VIVAnews - Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengajukan anggaran Rp 6,7 triliun untuk stimulus fiskal sektor perumahan yang terbagi dalam lima program. Stimulus fiskal tersebut diluar subsidi Rp 2,5 triliun.
"Lima kegiatan tersebut berkaitan dengan tujuh agenda utama perekonomian 2009, antara lain menjaga sektor riil, mempertahankan daya beli, dan melindungi masyarakat dari garis kemiskinan," kata Sekretaris Kemenpera Iskandar Saleh pada Seminar Sehari Outlook Ekonomi Perbankan dan Properti 2009, Rabu, 14 Januari 2009 .
Menurut Iskandar, ada lima program yang sudah diusulkan kepada Menko Perekonomian untuk dijadikan pembahasan. Yakni, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pembangunan rumah susun sedernana milik (rusunami) dengan usulan Rp 390 miliar, sewa-beli rusunami senilai Rp 750 miliar, fasilitas likuiditas pokok pinjaman kredit pemilikan rumah (KPR) rumah sederhana sehat (RSH) bersubsidi dan KPR rusunami bersubsidi senilai Rp 4,3 triliun, moratorium pembayaran angsuran KPR sebesar Rp 150 miliar, serta pembangunan infrastruktur senilai Rp 1,2 triliun.
Dia mengatakan, PPN DTP untuk rusunami akan diberlakukan untuk bahan bangunan (input). Sebab, dengan harga input, rusunami bebas PPN input seperti semen dan baja, sehingga harga rusunami bisa berkisar Rp 80-100 juta. "Sekarang kan, paling murah Rp 144 juta/unit," jelas Iskandar.
Usulan PPN input apartemen bersubsidi, kata Iskandar akan berpengaruh pada arus kas (cash flow) perusahaan. Dia juga membeberkan, keringanan tersebut akan mempercepat pembangunan 103 menara apartemen bersubsidi (rusunami), yang 53 diantaranya siap masuk pasar.
Adapun fasilitas kredit, dia menambahkan, merupakan dana bergulir (revolving fund). Sedangkan dua program lainnya, moratorium dan infrastruktur berfungsi sebagai belanja. "Kami mengusulkan lima program ini Senin lalu (12 Januari 2009)," ujar Iskandar.
Dia mengatakan, usulan stimulus berdasarkan penyataan presiden mengenai adanya dana lebih penggunaan anggaran (silpa) sebesar Rp 50 triliun dan yang siap digunakan Rp 20 triliun.
Iskandar mengakui, meski dari hasil pembahasan jumlah program stimulus dengan departemen lain sudah mencapai Rp 26 triliun, atau kelebihan Rp 6 triliun dari dana yang tersedia, diharapkan usulan Kemenpera terpenuhi. "Sebab, tiga program yang kami usulkan secara langsung dan tidak langsung menciptakan lapangan kerja 2,3 juta orang," jelas dia.
Program stimulus tersebut, tegas dia, akan masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) setelah masuk dalam usulan Menko Perekonomian.
Top Trending: Sosok Noni Belanda Jadi Anggota TNI sampai Polisi Beri Mahar Emas Palsu
Ada beberapa artikel di kanal VIVA Trending yang memiliki topik pembahasan menarik sampai berhasil menyita perhatian para pembaca sehingga bertengger di terpopuler.
