VIVAnews - Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Audit Dana Kampanye menentukan laporan dana kampanye partai di tingkat kabupaten/kota dikumpulkan di tingkat provinsi. Laporan tingkat provinsi itu yang kemudian diaudit oleh kantor akuntan publik.
Sehingga total, terdapat 1.298 laporan dana kampanye yang akan diaudit. Angka tersebut muncul dari 38 partai dikali 33 provinsi kemudian ditambah 6 partai lokal di Aceh dan lalu ditambah laporan dana kampanye 38 partai di tingkat pusat. KPU menyatakan, satu partai diaudit kantor akuntan publik yang berbeda.
"Kantor akuntan publik yang mengaudit di pusat harus bekerja sama dengan yang di provinsi," kata komisioner KPU, Abdul Aziz, di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2009.
Berikut beberapa rincian isi peraturan lainnya seperti diterangkan Abdul Aziz:
- Laporan dana kampanye mencakup laporan dana kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- Laporan rekening dan saldo awal paling lambat tujuh hari sebelum kampanye rapat umum dimulai (16 Maret 2009);
- Laporan audit dana kampanye diserahkan paling lambat seminggu setelah pemungutan suara;
- Laporan diserahkan langsung ke kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU;
- Kantor akuntan publik menyerahkan laporan ke KPU paling lambat dua minggu setelah pemungutan suara;
- Penyumbang dana Rp 20 juta ke atas harus menyertakan nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- Semua calon legislator harus membuat catatan arus masuk dan keluar kampanye pribadi, lalu dimasukkan ke dalam laporan partai;
- Sanksi terberat bagi pelanggaran peraturan adalah dinyatakan tidak sah sebagai peserta Pemilu.
Jaksa KPK Panggil Febri Diansyah dkk ke Sidang SYL, Ini Alasannya
Jaksa KPK akan memanggil Febri Diansyah dkk dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan) dengan terdakwa mantan Mentan SYL.
