VIVAnews - Wakil Ketua Ketua bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Haryono Umar mengatakan pelayanan publik di sejumlah instansi pemerintah di Yogyakarta masih memprihatinkan.
Penilaian itu ia berikan setelah melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke kantor dinas perizinan kompleks balaikota, Satuan Manunggal Satu Atap atau Samsat Polda DIY, Rumah Sakit Sarjito dan Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Jumat 30 Januari 2009 sejak pukul 09.00 WIB.
Di Rumah Sakit Sarjito, Haryono menemukan seorang ibu yang memiliki tagihan rumah sakit sampai Rp 1,2 juta. Meski memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat atau jamkesmas, ibu itu harus merogok koceknya sendiri sebesar Rp 1 juta.
"Harus ada kejelasan informasi kepada masyarakat, apa hak mereka di jamkesmas," tukas Haryono. Di Dinas perizinan, Haryono meminta perbaikan data masyarakat miskin sehingga tidak ada kesalahan penerima jaminan itu. "Jamkesmas itu hanya untuk warga yang kurang mampu," tambah dia.
Di BPN, Haryono tidak menemukan informasi tentang tarif, waktu pembuatan sertifikat, dan informasi publik lainnya. Hal itu, kata Haryono, membuka peluang terjadinya kolusi. "Jadinya, pemohon harus bertemu dengan kepala seksi. Seharusnya tidak perlu," tegasnya.
Di situ, Haryono memberikan pengarahan bahwa pemohon pengurusan surat tanah dan sebagainya hanya boleh bertemu di konter pelayanan. Sedangkan, di kantor Samsat Haryono meminta pejabat setempat memberantas calo yang ia nilai masih banyak berkeliaran.
Laporan: Rahardian | Yogyakarta
Terpopuler: Beda Sikap Ria Ricis-Teuku Ryan Perlakukan Orang Tua, Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia
Berikut deretan 4 rangkuman artikel terpopuler kanal Showbiz VIVA.co.id dalam Round Up sepanjang edisi Rabu 24 April 2024.
