Pemerintah Jangan Terbitkan Global Bond

VIVAnews - Anggota Komisi Keuangan Dradjd H Wibowo meminta pemerintah mengurungkan rencana mencari pendanaan lewat global bond. Di tengah kondisi ekonomi yang dilanda krisis, rencana itu dinilai tidak tepat. Sebab pasar cenderung berisiko dan sensitif.

"Mereka (investor) bisa saja meminta bunga yang wild (liar) tidak sesuai kondisi normal, apalagi Indonesia dianggap negara yang berisiko, tentunya premi risknya akan tinggi sekali," ujar Dradjad di DPR, Senin 9 Februari 2009.

Dradjad mengatakan defisit APBN 2009 yang mencapai 2,5 persen atau Rp 132 triliun akan lebih baik jika ditutup dengan mengandalkan instrumen dalam negeri. "Apalagi kita ada SILPA, itu bisa dipakai untuk menutup," ujarnya.

Tentang usaha mencari pinjaman global medium term note, ia merasa keberatan karena dianggap masih ada alternatif lain. Pemerintah, kata dia, bisa saja menggeser dan mengatur stimulus fiskal. "Stimulus itu masih bisa kita tinjau ulang agar defisitnya tidak membengkak," ujarnya.

Penerbitan global bond juga dianggap akan membebani utang negara dalam beberapa tahun mendatang. "Menteri Keuangan sekarang memang tidak akan menanggung, tapi menteri berikutnya? Siapa yang bisa menjamin kondisi yang akan datang kita juga tidak mengalami kesulitan," kata Dradjad.

Menurutnya selain premi yang tinggi, saat ini usaha mencari investor juga sulit dilakukan. Jangankan Amerika Serikat atau Eropa, investor dalam negeri pun enggan membeli surat utang. "Jadi intinya turunkan kebutuhan untuk penerbitan surat berharga negara dengan cara mengurangi defisit dan mengubah lagi desain stimulus," katanya.

Tentang pemangkasan stimulus, kata dia, Panitia Anggaran bersama Pemerintah akan mengkaji ulang dalam jangka waktu dekat. Dewan berkeinginan agar stimulus yang dianggarkan pemerintah bisa lebih realistis.

Usulan Kejaksaan Izinkan Lima Smelter Perusahaan Timah Tetap Beroperasi Disorot
Jemaah haji Indonesia mendengarkan khutbah Subuh jelang wukuf.

Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial

Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.

img_title
VIVA.co.id
27 April 2024