VIVAnews - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Agung Laksono, dipanggil Badan Kehormatan DPR untuk dimintai keterangan Kamis 19 Februari 2009 pukul 11.00. Agung diminta keterangan soal laporan Indonesia Corruption Watch 23 Desember 2008 lalu.
"Lebih menjelaskan duduk masalahnya seperti apa," kata Irsyad Sudiro, Ketua Badan Kehormatan DPR, sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 17 Februari 2009 lalu.
Badan Kehormatan meminta klarifikasi Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu, apakah memang sengaja tak menghiraukan interupsi saat Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Undang-undang Mahkamah Agung. "Apakah ada kewenangan yang dilanggar," kata Irsyad.
ICW menilai Agung tetap mengesahkan revisi Undang-undang Mahkamah Agung meski peserta rapat tidak memenuhi kuorum. ICW memiliki bukti peliputan dari sejumlah media mengenai jumlah peserta rapat paripurna yang tidak kuorum.
Selain itu, Agung tidak mengindahkan penolakan dari sejumlah fraksi. Namun, Agung tetap mengetok palu tanda revisi Undang-undang Mahkamah Agung disahkan. Keputusan itu seolah-olah mufakat, padahal masih ada fraksi yang menolak.
Sekretaris Fraksi PDIP, Ganjar Pranowo, menuding Agung Laksono telah bersikap seperti bos atau direktur karena mengetok palu pengesahan sementara masih ada penolakan. Namun PDIP tak bisa melaporkan tindakan Agung ke Badan Kehormatan karena sesama anggota DPR tak boleh saling melaporkan.
PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan menolak RUU Mahkamah Agung karena mengatur syarat usia pensiun hakim menjadi 70 tahun. Kedua fraksi ini berkukuh usia pensiun tetap 65 tahun dan bisa diperpanjang satu kali selama dua tahun.
Sekjen PKS: Kalau Pak Prabowo Datang Kita Akan Beri Karpet Merah Sebagai Presiden Pemenang
Partai Keadilan Sejahtera, siap menggelar karpet merah untuk Prabowo Subianto, Presiden terpilih Pilpres 2024. Itu akan dilakukan jika Prabowo hadir di halal bi halal PKS
