VIVAnews - Bank Indonesia menunjuk Farid Harianto untuk membantu membereskan Indover Bank Bank. Farid dijadikan penasihat gubernur BI sejak 10 November 2008.
Tugas khusus yang diemban mantan deputi kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu adalah melakukan resolusi yang terbaik bagi semua pihak. Farid memimpin tim yang dibentuk BI selaku pemilik 100 persen saham Indover.
Direkrut Direktorat Perencanaan Strategis dan Humas BI Dyah NK Makhijani dalam siaran pers BI yang dikutip VIVAnews, Selasa 11 November 2008 menyatakan, tTim ini akan mewakili Bank Indonesia selaku pemegang saham Indover untuk berhubungan dengan semua pihak baik dalam maupun luar negeri terkait dengan Indover.
"Diharapkan langkah ini akan dapat memberikan kepastian dan memperjelas resolusi Indover Bank," kata Dyah.
Indover dibekukan pengadilan Belanda pada 7 Oktober 2008 lalu setelah pada 6 Oktober bank ini mengalami kesulitas likuiditas akibat krisis global. Untuk penyelamatan Indover dibutuhkan dana sebesar Rp 7 triliun. Namun Bank Indonesia (BI) yang memiliki 100 persen saham Indover memutuskan tidak menyuntikkan dana itu.
Manajemen Indover sebelumnya membeberkan ada 43 bank lokal yang memiliki exposure. Sejumlah bank telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada BEI, yakni:
1. Bank Mandiri sebesar US$ 31 juta
2. BRI sebesar US$ 60 juta
3. BNI sebesar US$ 27 juta, dalam bentuk pasar uang antar bank US$ 14 juta dan penempatan oleh BNI Hong Kong sebesar Eur 2 juta berupa deposito berjangka, rekening nostro BNI sebesar Eur 545 ribu.
4. Bank Ekonomi sebesar Eur 19 ribu
5. Bank Artha Graha Sebesar Eur 107,89 ribu
6. Bank Lippo sebesar US$ 5 juta
7. Bank Bukopin US$ 15 juta
Selanjutnya kreditor dan para pihak yang berkehendak mengetahui lebih lanjut mengenai resolusi Indover Bank dapat menghubungi alamat Tim IBA di Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 3
Bank Indonesia, Jl MH Thamrin No 2, Jakarta 10350, Indonesia, up Farid Harianto setiap Senin-Jumat pukul 09.00-16.00 WIB.
Panglima TNI Blak-Blakan Soal Kembali Sebut KKB Papua jadi OPM
Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto angkat bicara soal pemakaian istilah Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali. Dia menyebut, pihaknya mempertimbangkan situasi aksi be
