VIVAnews - Komisi VII Bidang Energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mensinyalir program konversi minyak tanah ke elpiji tiga kilogram 3 Kg diselubungi kepentingan-kepentingan tertentu.
“Sangat mungkin ada agenda terselubung dan dapat jadi pemicu kegagalan program ini,” ujar Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie kepada VIVAnews melalui sambungan telepon di Jakarta, Minggu 14 Desember 2008.
Alvin menilai pemerintah terkesan tergesa-gesa dalam melaksanakan program ini. Terlihat persiapan yang dilakukan sangat sedikit, sehingga terjadi masalah pengadaan kompor, tabung, dan perlengkapan antara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menteri Perindustrian, dan PT Pertamina (Persero).
Selain itu, kata Alvin, payung hukum konversi ini juga kurang kuat, sehingga jika terjadi penyimpangan sulit diatasi. “Seharusnya payung hukumnya kuat agar lembaga pelaksana dapat dipertanggungjawabkan,” kata dia.
Alvin menuturkan, sejak awal Komisi VII sudah memperingatkan pemerintah agar hati-hati dalam melaksanakan program konversi ini. DPR menilai pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena menyangkut perubahan perilaku konsumen.
“Minyak tanah jangan ditarik dulu sebelum elpiji terdistribusi dengan baik. Tidak bisa dipaksakan,” kata Alvin. Jika dipaksakan, rakyat kecil mengalami kesulitan. "Ini terkesan pemerintah menjadikan masyarakat ekonomi lemah sebagai eksperimen dari kebijakan konversi," ujarnya.
Rektor UNU Gorontalo Resmi Dilaporkan Polisi atas Kasus Dugaan Pelecehan Seksual
Kasus dugaan pelecehan yang dilakukan rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gorontalo, Amir Halid kini terus berlanjut dan belasan korbannya sudah melapor ke Polisi.
