VIVAnews – Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayat, mengatakan pada pemilihan umum 1999 dan 2004, pemilih luar negeri, khususnya buruh migran, merasa diabaikan Komisi Pemilihan Umum. Karena itu, mereka tidak antusias mengikuti pemilihan.
“Sebab, pemilih luar itu kurang informasi tentang pemilu. Kemudian kurang informasi rekam jejak para calon legislatif,” kata Anis Hidayat ketika audiensi dengan anggota KPU, Andi Nurpati dan Sri Nuryanti di kantor KPU, Selasa 20 Januari 2009.
Migrant Care adalah lembaga swadaya masyarakat yang selama ini banyak melakukan advokasi terhadap buruh migran.
Anis berharap pada pemilihan 2009 KPU serius menyelenggarakan pemilihan di luar negeri. Misalnya sosialisasi tentang kontestan pemilihan umum sehingga pemilih luar mengenal mereka.
Anis juga meminta komisi pemilihan mengatur mekanisme sosialisasi pemilihan umum sampai tata cara pemilihan.
Jumlah buruh migran yang memiliki hak suara, kata Anis, sekitar 1,5 juta jiwa.
Anis juga mengatakan pelaksanaan pemilihan nanti bukan hari libur kerja para pekerja itu. Karena itu, kata dia, akan menyulitkan mereka ikut memberikan hak suara.
Untuk itu, Anis meminta komisi mendesak kantor perwakilan pemerintah Indonesia dan panitia pemilihan luar negeri bekerjasama dengan pemerintah setempat. Tujuannya agar pemerintah tempat buruh itu bekerja bersedia memberi toleransi waktu selama pelaksanaan pemilihan.
