Dewan Minta Penjelasan Kepala Polri
VIVAnews -- Komisi Hukum DPR segera meminta penjelasan Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri soal peristiwa di gedung DPRD Sumatera Utara. Insiden yang terjadi pada Selasa 3 Januari 2009 telah menyebabkan tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat.
"Kami minta betul agar Polri segera mengusut tuntas kejadian itu," kata Anggota Komisi III (yang juga Ketua Fraksi PPP), Lukman Hakim Syaefuddin. "Pelaku yang terlibat di dalamnya, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, harus ditindak."
Ketua Fraksi PPP ini, mengatakan, perisriwa yang terjadi di Medan itu harus menjadi pelajaran bagi Polri agar mempunyai sistem deteksi dini yang lebih baik di kemudian hari.
"Polri kan sebenarnya punya aparat intelijen yang bisa menganalisa potensi tingkat destruktifitas (kerusakan) dari suatu demonstrasi," katanya
Komisi hukum, menurut Lukman, akan mengevaluasi soal pengamanan Polri dalam menghadapi peristiwa seperti di Medan itu. "Jangan sampai kejadian di Sumatera Utara menjadi preseden di tempat lain," katanya.
"Jika sampai terulang, maka demokrasi Indonesia dalam keadaan terancam dan mundur ke masa lalu di mana hukum rimba berkuasa."
Abdul Azis tewas di tengah insiden unjuk rasa kelompok penuntut berdirinya Provinsi Tapanuli. Aksi berlangsung anarkis. Mereka mengusung peti mati, merusak gedung dewan. Bahkan ada yang melihat Abdul Azis dipukuli dan dilempar. Belakangan tokoh Partai Golkar ini tewas di rumah sakit.
Tetapi, menurut aparat kepolisian, Abdul Azis tewas karena serangan jantung. AdapunKetua BKD DPRD Sumatera Utara, Mutawalli Ginting, mengatakan sempat berbincang-bincang dengan Abdul Azis sebelum terjadi unjuk rasa. "Beliau sehat-sehat saja," katanya kepada tvOne.
Sejauh ini, Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah menetapkan enam tersangka. Tetapi mereka belum dikaitakan dengan kematian Abdul Azis. Mereka hanya dikenakan pasal perusakan dan melawan petugas. Polisi juga sudah menetapkan Siaga I di Kota Medan.
Saudi Arabia Permits All Types of Visas to Perform Umrah
Saudi Arabia announced new rules regarding Umrah. This country is allowing holders of various types of visas can perform Umrah.
