PDIP: Izin Pemekaran Harus Ketat

VIVAnews - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengusulkan pemberian izin pemekaran wilayah dilakukan dengan ketat dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Viral! 4 Pria Terkapar Dipukuli di Depan Polres Jakpus Dipicu Pengeroyokan Anggota TNI

“Pemekaran tidak boleh hanya dilihat dari aspek politis semata,” kata Tjahjo melalui pesan singkat yang diterima VIVAnews, Jumat 6 Pebruari 2009.

Tjahjo mengatakan masa depan pemekaran terkait sejumlah faktor, misalnya penduduk, luas wilayah, pendapatan asli daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam.  Menurut dia, faktor itu berperan penting untuk sukses tidaknya tujuan pemekaran.

Layani Pemudik, Kemenhub Minta KAI dan KCIC Tambah Armada KA Feeder Whoosh

“Di sini posisi Departemen Dalam Negeri dan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah serta kabupaten/kota, sangat berperan,” kata dia.

Tjahjo mengatakan pembahasan Rancangan Undang-undang Pemekaran antara pemerintah dan Komisi bidang pemerintahan DPR harus cermat. Perumusannya, kata dia, tidak boleh mengejar waktu agar cepat selesai.

Indonesia, Singapore Discuss Labor Cooperation

Selain itu, kata dia, pertimbangan dari gubernur saja dalam proses pemekaran, tidak dapat menjadi ukuran yang obyektif.  Ukurannya adalah apakah akan dicapai peningkatan kesejahteraan masyarakat bila dilakukan pemekaran.

“Bukan bagi-bagi kue kekuasaan,” kata dia.

Masalah pemekaran ini kembali mencuat setelah terjadi demonstrasi menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli berakhir anarkis. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sumatera Utara, Abdul Aziz, meninggal tidak lama setelah massa merangsek ke gedung dewan. Penyebabnya diduga dicederai pengunjuk rasa.

VIVA Militer: Tiga jenderal Marinir purna bhakti

3 Jenderal Hantu Laut Pamit Tinggalkan Marinir, Salah Satunya Intelijen Kakap TNI

Siapa saja ketiga jenderal itu?

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024