VIVAnews - Pemilu legislatif dikhawatirkan berlangsung tidak serentak pada 9 April mendatang. Hingga kini masih banyak persiapan yang belum diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Dewan Pengarah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR, Jeirry Sumampouw, mengatakan, persiapan yang belum diselesaikan KPU di antaranya soal kebutuhan logistik. "Problemnya di percetakan, yang tidak punya standar yang sama tentang percetakan surat suara yang bisa dikirim dan tidak," ujar Jeirry di Au Lait Cafe, Cikini, Menteng, Jakarta, Senin 2 Maret 2009.
Dijelaskannya, dari 320 ribu surat suara yang sudah dicetak masih terdapat kesalahan pencetakan nama partai. Contohnya, kesalahan penulisan nama Partai Karya Perjuangan yang tercetak dengan nama Partai Karya Pembangunan.
Persoalan lainnya, berkaitan dengan proses pelipatan surat suara di tingkat kota kabupaten yang cukup rumit karena bentuk surat suara yang sangat lebar. Sementara, Koordinator Nasional JPPR Daniel Zuchron mengatakan, agar pemilu serentak dilaksanakan, KPU harus secepatnya mengantisipasi.
"Pemilu bisa tidak serentak dan harus bisa dipikirkan dari sekarang," katanya.
Selain itu, menurut Jerry hingga saat ini KPU dan TNI belum berkoordinasi untuk proses distribusi surat suara ke daerah-daerah.
Partisipasi Rendah
Partisipasi politik masyarakat pada pemilu 2009 diperkirakan hanya mencapai 60 persen. Menurut Daniel Zuchron, rendahnya tingkat partisipasi dilihat pada sosialisasi pemilu oleh KPU maupun partai politik. Faktor lain, sikap apatis masyarakat terhadap parpol dan calon legislatif.
Daniel menambahkan, belajar dari pemilihan kepala daerah di beberapa tempat, masyarakat umumnya dengan memilih calon kepala daerah tak akan memberikan makna apapun. sehingga, kekhawatiran masyarakat apatis dan tak acuh pada pemilu sangat mungkin terjadi.
Sementara, Jeirry Sumampouw menyatakan, ragu terhadap kinerja KPU terkait sosialisasi pemilu. Menurutnya, saat ini sosialisasi pemilu belum maksimal. Padahal, waktu pemilihan hanya menyisakan 39 hari lagi.
135 Purnawirawan TNI-Polri Ajukan Amicus Curiae ke MK Terkait Sengketa Pilpres
Sebanyak 135 orang purnawirawan TNI-Polri mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Amicus Curiae dalam sengketa Pilpres 2024.
