VIVAnews - Dalam waktu kurang dari satu bulan, harga premium dan solar turun Rp 1.000. Penurunan harga bahan bakar minyak atau sering disingkat BBM ini disambut gembira. Harapan warga, penurunan tarif BBM diikuti dengan penurunan tarif lainnya sepeti angkutan umum.
Namun keinginan tarif transportasi umum segera turun masih tertunda. Pemerintah dan Organda belum memutuskan kapan tarif transpotasi akan turun. Namun, pemerintah dan kalangan usaha transportasi sudah ada kesepakatan menurunkan tarit angkutan umum.
Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan antara Departemen Perhubungan Darat, Organda, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), serta Dinas Perhubungan DKI Jakarta di kantor Dephub Jakarta, Selasa, 16 Desember 2008.
Kepala Humas Departemen Perhubungan, Djoko Sulaksono mengatakan dari hasil pertemuan Organda, pemerintah dan YLKI diketahui bahwa penurunan harga solar Rp 700 per liter berdampak berkurangnya biaya kendaraan bermotor.
Selama ini hitungan biaya per penumpang sebesar Rp 116 per kilometer dengan harga solar Rp 5.500 per liter. Setelah harganya turun, komponen biaya turun menjadi Rp 110 per penumpang per kilometer.
Dengan penurunan biaya tersebut, Organda sepakat untuk menurunkan tarif angkutan kota dalam propinsi sebesar 3-6 persen. Sedangkan, untuk angkutan kota antar propinsi turun sebesar 5,22 persen.
"Departemen Perhubungan akan mengirimkan surat kepada walikota dan bupati agar merealisasikan keputusan ini," ujar Djoko.
Namun, pernyataan pejabat Dephub tersebut dibantah oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Murphy Hutagalung. "Belum ada rencana penurunan dari Organda. Kita masih menunggu sikap pemerintah soal pengajuan Organda," kata Murphy.
Selama ini, kata dia, Organda telah mengajukan tuntutan agar BBM untuk angkutan disubsidi secara khusus. "Tapi sampai sekarang belum dikabulkan," kata Murphy.
Budi Gunadi Klaim Berhasil Jadi Menkes Karena Jokowi Tidak Pernah Masuk Rumah Sakit
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim telah berhasil menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Sebab, Budi
