VIVAnews - Ketua Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, blak-blakan menyatakan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi membuat incumbent atau politisi yang memerintah lalu mencalonkan lagi kesulitan mencari dana. Salah-salah menerima, bisa diusut KPK.
Pernyataan Syarief ini untuk membantah pendapat Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo yang mengatakan incumbent diuntungkan. Kata Ganjar, dana bisa mengalir sendiri ke politisi yang sedang berkuasa jika ingin mencalonkan diri lagi.
"Zaman Pak Ganjar berkuasa dan sekarang itu berbeda. Sekarang semua serba transparan dan harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, akan ada yang menggugat dan KPK bisa masuk. Jadi kebalikan dari yang dikatakan," kata Syarief dalam diskusi di Press Room DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2008.
Mengenai iklan-iklan departemen yang bertaburan di televisi hanya beberapa bulan sebelum Pemilu, menurut Syarief, wajar-wajar saja. Pemerintah hanya mensosialisasikan apa-apa saja yang sudah dicapainya karena selama ini informasi kinerja pemerintah tidak sampai ke rakyat. "Mengapa baru disosialisasikan sekarang, karena pada awal-awal memang belum ada pencapaian apa-apa, belum ada yang bisa disosialisasikan," kata Syarief.
Selain itu, suami presenter Inggrid Kansil ini menjelaskan, pemerintah era reformasi ini kesulitan untuk mensosialisasikan program-programnya karena tak memiliki departemen penerangan seperti di masa Orde Baru. Tak ada lembaga khusus yang menyiarkan hasil rapat atau kebijakan pemerintah. Akhirnya, pilihan jatuh pada iklan televisi karena berskala nasional.
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
