VIVAnews - Indonesia Corruption Watch akan melaporkan dugaan penyimpangan anggaran Mahkamah Agung ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahkamah diduga telah menyalahgunakan anggaran premi asuransi kesehatan dan belanja barang operasional.
"Segera kami tindaklanjuti ke KPK," kata peneliti ICW, Febri Diansyah, saat berbincang dengan VIVAnews, Selasa 27 Januari 2009. "Saat ini kami masih mengatur jadwal pertemuan dengan pimpinan KPK."
Menurutnya, saat ini ICW masih mengumpulkan bukti tambahan selain dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Pengelolaan Rekening Pemerintah tahun 2006 dan 2007, serta audit BPK tentang Mahkamah Agung. "Kami juga akan serahkan data-data itu ke Mahkamah, siapa tahu diperhatikan," ujarnya.
Dalam laporan BPK menyebutkan, anggaran Mahkamah Agung sebesar Rp 917,33 juta untuk membayar premi asuransi untuk pimpinan dan pejabat tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dana itu bukannya untuk membayar premi asuransi, tapi malah dibagikan secara tunai.
Berdasarkan DIPA TA 2007 diketahui terdapat anggaran untuk Belanja Barang Operasional Khusus Ketua Lembaga Tertinggi Negara pada kegiatan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran senilai Rp 540 juta. Namun, dana tersebut dibayarkan langsung kepada Ketua MA dengan dilampiri kuitansi-kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua MA dan pembayaran tidak tergantung pada kegiatan operasional perkantoran yang telah dilakukan Ketua MA. Atau dengan kata lain, dana tersebut dibayarkan kepada Ketua MA tanpa menjelaskan detil kegiatan-kegiatan yang perlu didukung melalui pencairan DIPA.
"Hal ini menunjukkan bahwa pencairan MAK 5211 atas belanja barang operasional Khusus Ketua Lembaga Tertinggi Negara telah berubah fungsi menjadi penambah penghasilan bagi Ketua MA senilai Rp 540 juta," jelasnya.
Menurut Febri, laporan ini sekaligus dapat menjadi bukti tambahan bagi KPK dalam mengusut dugaan korupsi biaya perkara dan rekening liar di Mahkamah Agung.
Pengusutan kasus rekening liar ini berawal ketika Departemen Keuangan melaporkan ada 260 rekening senilai Rp 314,2 miliar dan US$ 1,1 juta yang diduga liar. Dari total rekening liar itu, yang paling tidak transparan adalah Mahkamah Agung karena tidak menyerahkan data yang diminta. Total rekening Mahkamah Agung yang dinilai bermasalah berjumlah 102 rekening.
Terpopuler: Viral Innova Zenix Tak Kuat Nanjak, Chery Omoda 5 Dikomplain Konsumen
Berita yang membahas tentang viral Innova Zenix tak kuat nanjak dan Chery Omoda 5 dikomplain konsumen, banyak sekali dibaca hingga jadi terpopuler di kanal VIVA Otomotif.
