VIVAnews - Perjanjian perdagangan bebas antara Asean dengan Australia dan New Zealand (AANZ FTA) yang akan ditandatangani akhir Februari ini disinyalir hanya akan meningkatkan ketergantungan bangsa Indonesia pada produk impor Australia.
"Dengan perjanjian tersebut, barang impor dari Australia atau Selandia Baru akan lebih mudah masuk," kata peneliti Institute of Global Justice Ponny Anggoro di Jakarta, Senin 9 Februari 2009.
Berdasarkan riset IGJ, perjanjian ini akan mencakup 20,5 persen perdagangan barang dan jasa Australia dengan nilai sebesar US$ 92 miliar. "Hingga saat ini, Asean merupakan 16 persen dari perdagangan dan jasa Australia dengan nilai sekitar US$ 71 miliar," kata Ponny. Bahkan, kata dia, Menteri Perdagangan Australia Simon Crean dalam pemberitaan menyatakan dalam perjanjian ini Australia akan mendapat keuntungan yang besar melalui semua sektor yang diatur dalam perjanjian.
"Sehingga setelah kami analisis, perjanjian FTA akan merugikan Indoneisa, karena bersifat liberalisasi perekonomian secara luas," katanya.
Indonesia, dia menambahkan, akan kehilangan pendapatan dari dihapusnya atau berkurangnya bea masuk. "Bea masuk pakaian jadi, alas kaki, dan otomotif akan dinolkan dalam perjanjian ini," katanya. Sehingga, selain potensi kehilangan pendapatan dari sektor pajak, Indonesia sudah pasti akan dibanjiri produk impor Australia/Selandia Baru yang akan mematikan industri dalam negeri.
IGJ juga mewaspadai adanya kemungkinan sektor pertanian dan peternakan akan tergerus akibat perjanjian ini. "Sebagian besar produk Australia dan Selandia Baru yang diimpor Indonesia adalah produk pertanian," kata Ponny. Di antaranya, gula, kapas, buah-buahan, buah olahan, palawija, palawija olahan, susu dan produk susu, daging, gandum, hewan hidup, dan sayur.
Produk lain yang juga diimpor ke pasar Asia di antaranya, otomotif, elektronik, alumunium, dan tembaga. "Pasar Asia untuk produk Australia mencapai 57 persen, sedangkan ekspor ke AS dan Uni Eropa hanya 18 persen," kata Ponny.
Temui Prabowo, Waketum Nasdem Sebut Tak Ada Pembicaraan Politik
Menurut Ahmad Ali, kedatangannya menemui Prabowo tidak mewakili siapapun, termasuk Nasdem.
