BI Audit Investigasi Indover Bank

VIVAnews - Bank Indonesia menyatakan letter of comfort atau surat jaminan atas kewajiban Indover Bank tidak menyebutkan pemerintah Indonesia. Sebutan pemerintah Indonesia muncul dari salah satu bank anggota sindikasi pada 8 Oktober, setelah Indover Bank dibekukan.

"Atas kasus tersebut, BI akan melakukan audit investigasi terkait dengan proses, persetujuan dan penggunaan LoC tersebut," demikian pernyataan pers Bank Indonesia yang diterima VIVAnews di Jakarta, Selasa malam, 4 November 2008.

BI juga akan mengambil langkah hukum dan administrasi yang diperlukan berdasarkan temuan audit investigasi.

Untuk menjaga obyektivitas, pejabat BI yang terkait dengan pengelolaan Indover Bank tidak dilibatkan dalam proses penanganan Indover selanjutnya. BI sebagai pemegang saham Indover akan menghormati dan melaksanakan keputusan pengadilan yang terkait dengan kewajiban finansial Indover.

Sektor Manufaktur RI Jauh dari Deindustrialisasi, Ekonom Beberkan Buktinya

Pemerintah akan menuntut manajemen dan pihak terafiliasi Indover Bank terkait dengan pelibatan pemerintah Indonesia secara tidak sah dalam kegiatan atau dokumen Indover tanpa persetujuan pemerintah Indonesia. Nama pemerintah dicantumkan dalam Letter of Comfort Bank Indonesia untuk Indover Bank.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pencantuman klausul tersebut dalam perjanjian yang dibuat oleh Indover Bank dengan pihak manapun juga adalah peryataan yang tidak benar dan menyesatkan atau palsu. Itu adalah tindakan melawan hukum, sehingga tidak mengikat Pemerintah Republik Indonesia.

Akhir pekan lalu, Bank Indonesia memutuskan untuk melikuidasi Indover Bank dengan tidak melakukan tambahan penyertaan modal ke bank tersebut. BI beralasan tidak memperoleh izin dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyuntikkan modal ke anak usaha BI tersebut. BI menganggap proses persetujuan lewat sidang paripurna DPR terlalu lama dan tidak memungkinkan, sementara Indover membutuhkan putusan cepat.

Indover dibekukan oleh pengadilan Belanda pada 6 Oktober lalu. Bank yang berkantor pusat di Belanda ini memiliki kewajiban sekitar Rp 7 triliun. Sejumlah bank nasional menjadi korban karena memiliki dana di bank tersebut. Bank Negara Indonesia memiliki tagihan di Indover Rp 280 miliar, sedangkan Bank Mandiri lebih besar lagi Rp 340 miliar.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Sumail Abdullah

Berpengalaman di DPR, Sumail Abdullah Dinilai Berpotensi Maju Pilkada Banyuwangi

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sumail Abdullah, dinilai menjadi salah satu nama yang berpotensi maju di Pilkada Kabupaten Banyuwangi dalam Pilkada serentak 2024

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024