VIVAnews - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan pembelian laptop senilai Rp 35 juta per unit memicu penolakan dari kalangan legislatif. Mereka menilai anggaran itu tidak rasional.
Seharusnya anggaran yang berlebihan itu bisa dialihkan untuk anggaran pendidikan.
Demikian dikatakan anggota Komisi E DPRD DKI Ahmad Husen Alaydrus dari Fraksi Demokrat. Dia menilai harga laptop sebesar Rp 35 juta per unit tidak normal.
Dia meminta Badan Pengawas Daerah (Bawasda) DKI Jakarta sebagai pengawas seluruh kebijakan harus melakukan sidak ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"SKPD harus transparan, jangan main mata dengan dewan atau eksekutif," tandasnya.
Husen minta anggaran itu diteliti kembali. Sebab harga laptop dengan kondisi yang bagus hanya Rp 11 juta. Meskipun saat ini kurs dolar Amerika sudah naik, tapi tetap saja anggaran sebesar itu tidak wajar.
"Bawasda harus telusuri itu," tambah Husen kepada VIVAnews, Jumat 28 November 2008.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 2 miliar untuk pengadaan laptop dan personal computer (PC). Sebesar Rp 928, 971 juta untuk laptop, dan Rp 2,079236 miliar untuk PC.
Anggaran itu tertuang dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2009 yang saat ini tengah digodok DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Berikut rincian anggaran pengadaan komputer berdasarkan dokumen yang diterima VIVAnews.
Laptop
- Biro Kerjasama Antar Kota dan Daerah (BKAD) 2 unit laptop senilai Rp 70 juta (@ Rp 35 juta)
- Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) 10 unit laptop senilai Rp 250 juta (@ Rp25 juta)
- Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) dianggarkan Rp 187,155 juta untuk pengadaan PC, laptop, dan scanner (unit tak dirinci)
- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dianggarkan Rp336,816 juta untuk pengadaan laptop (unit tak dirinci)
- Badan Perencanaan Kotamadya Jakarta Selatan 2 unit laptop senilai Rp 45 juta (@ Rp 22,5 juta)
- Badan Perencanaan Kotamadya Jakarta Timur 2 unit laptop senilai Rp 40 juta (@ Rp 20 juta)
Personal Computer
- Biro Kerjasama Antar Kota dan Daerah (BKAD) 2 unit PC senilai Rp 40 juta (@ Rp 20 juta)
- Biro Hukum 1 paket PC senilai Rp 50 juta
- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dianggarkan senilai Rp 270 juta untuk pengadaan PC (unit tak dirinci)
- Dinas Pemadam Kebakaran dianggarkan Rp 491 juta untuk pengadaan PC (unit tak dirinci)
- Kantor Arsip Daerah 15 unit PC senilai Rp299,165 juta (@ Rp 19,944 juta)
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg 2024 Pekan Depan, Total Ada 297 Perkara
MK akan memulai rangkaian perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU untuk sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Ada 297 perkara yang teregistrasi.
