VIVANews – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan terdapat delapan titik rawan penyimpangan yang biasa dimanfaatkan aparat negara untuk mencari keuntungan.
“Tempat yang rawan korupsi itu, harus diawasi serius,” kata Yudhoyono saat membuka peringatan Hari Antikorupsi Dunia di pelataran Monumen Nasional, Jakarta, Selasa 9 Desember 2008. “Saya ingatkan kepada para penegak hukum untuk mengawasi tempat rawan korupsi dan penyimpangan ini.”
Kawasan yang rawan dikorupsi pejabat negara, antara lain, anggaran pendapatan negara. Presiden mengingatkan aparatnya agar pendapatan negara dipastikan benar-benar masuk ke kas negara.
Kemudian area anggaran APBN dan APBD. Presiden mengatakan penganggarannya harus sesuai dengan ketentuan. “Tidak boleh ada penyimpangan,” katanya.
Kepala Negara mengatakan bahwa kawasan lainnya yang harus diawasi aparat penegak hukum adalah kemungkinan terjadinya kolusi antara pengusaha dan penguasa untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya.
Tempat yang dinilai Presiden Yudhoyono rawan penyimpangan adalah bisnis yang dilakukan pejabat negara. “Ini harus dicegah bila terjadi penyalahgunaan wewenangnya,” katanya.
Proyek pengadaan barang, kata Presiden Yudhoyono juga harus diwaspadai. Sebab, katanya, proyek yang diselenggarakan pemerintah ini kerap terjadi penggelembungan anggaran (mark up).
Penerimaan pajak negara, katanya, juga menjadi tempat yang berpeluang terjadinya penyimpangan anggaran sehingga merugikan negara.
Presiden juga meminta aparatnya mengawasi proses pendaftaran pegawai, baik swasta, negeri, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI. Sebab, pendaftaran pegawai membuka peluang terjadinya penyimpangan untuk mencari keuntungan pribadi pejabat. “Ini kan sering terjadi pungutan-pungutan dan ini harus dilakukan pengawasan,” kata Presiden Yudhoyono.
Tempat-tempat pengurusan izin, katanya, termasuk menjadi tempat yang bisa dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi pejabat negara. Itu sebabnya, Kepala Negara minta aparatnya betul-betul mencegah penyimpangan di area ini.
