VIVAnews - Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mengumumkan bahwa dirinya akan mundur bulan Maret 2009. Pengumuman itu disampaikan Rabu 8 Oktober 2008. Badawi mengatakan akan memberikan kursinya kepada Deputi PM Najib Razak, untuk menghindari pemberontakan terbuka dari anggota partai yang bisa menuju pada pemecatan yang memalukan.
Abdullah Ahmad Badawi, yang masa kepemimpinannya akan berakhir 2013, mengatakan pada wartawan seperti dikutip AP, bahwa dia akan mundur lebih awal untuk mencegah perpecahan di partainya Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO) yang memegang kendali utama dari koalisi Front Nasional.
“Dalam tahun-tahun saya memerintah, saya selalu dibimbing hati nurani, dan saya tak ingin perpecahan partai dan koalisi pemerintahan, tapi satu yang bersatu dan harmoni,” kata Badawi diapit oleh calon penggantinya, Deputi PM, Najib Razak.
Badawi memang tak punya pilihan banyak. Partainya sudah menuntut adanya kepemimpinan baru setelah dia memimpin Front Nasional dengan prestasi terburuk pada pemilihan umum Maret lalu.
Pada awalnya Badawi menolak untuk mundur. Belakangan, dia mengatakan akan mundur Juni 2010, tetapi kemudian gagal menenangkan suara-suara yang tak sepakat. Akhirnya dia setuju untuk mundur Maret 2009, setelah partai mengadakan pemilihan.
Badawi mengatakan tak akan mempertahankan posisinya sebagai ketua UMNO dalam pemilihan. Malahan jabatan itu disediakan untuk Najib, yang diharapkan tak ada yang merintangi. Ketua partai otomatis akan menjadi Perdana Menteri. Badawi mengatakan dia akan menyerahkan jabatan setelah Najib menang secara formal.
Sampai saatnya mundur, Badawi akan mempercepat reformasi di bidang yudisial, ekonomi dan administrasi. Meskipun begitu Badawi dipercaya tak bisa meraih banyak hasil dari program reformasi dalam waktu empat tahun menjabat.
Krisis keuangan global dan perlambatan ekonomi akan memukul ekspor Malaysia, dengan analisa yang diperkirakan 3 persen pertumbuhan tahun 2009.
Ketegangan rasial juga semakin mengemuka antara etnis mayoritas Melayu dan etnis minoritas Cina dan India, dan pemerintah dipersalahkan atas kebijakan yang pro Melayu sebagai penyebab keretakan sosial.
Kemarahan pada pemerintah meledak dalam pemilu, ketika pemimpin oposisi koalisi multiras, Aliansi Rakyat memenangkan 82 kursi dari 222 kursi di parlemen.
Hasil pemilu 8 Maret memicu berbulan-bulan ketidakpastian di UMNO dan mengancam posisi partai yang mendominasi kekuatan politik di Malaysia.
