Korupsi Depnakertrans

Rekanan Mengaku Untung Rp 1 Miliar

VIVAnews - Direktur PT Suryantara Purna Wibawa Vaylana Dharmawan mengaku telah menandatangani berita penyerahan barang walaupun barang belum dikirim.

"Saya tandatangan supaya uangnya keluar," kata dia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa 17 Februari 2009.

Vaylana menyatakan telah mendapat keuntungan Rp 1 miliar dalam proyek pengadaan barang di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). "Tapi sebelum saya menjadi tersangka saya sudah menitipkan uang senilai Rp 1,96 miliar kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata dia.

Hal ini dikemukakan Vaylana dalam pemeriksaan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan barang di Departemen Tenaga Kerja. Vaylana ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan untuk tiga Balai Latihan Kerja (BLK) bernilai Rp 9,48 miliar. Akibat perbuatan terdakwa, negara diduga dirugikan Rp 1,96 miliar.

Ia juga mengakui membuat rekening bersama dengan pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Taswin Zein. "Tapi saya tidak tahu untuk penggunaannya, semua dilakukan oleh Karsono," kata Vaylana.

Selain itu, ia mengatakan telah membeli sebuah mobil Nissan Terano dalam pengadaan ini. "Untuk BLK Semarang," kata dia. Tapi, Vaylana melanjutkan, pembelian itu sebenarnya tidak ada dalam kontrak.

Dalam persidangan kasus dengan terdakwa Taswin Zein, fakta persidangan menunjukkan  Sekertaris Jenderal Tjeppy Alwoie dan sesditjen Bahrun Efendi menerima mobil Nissan Xtrail dan Terano. Taswin sendiri telah divonis majelis pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama empat tahun.

Kasus ini bermula dengan proses pengadaan pada proyek pengadaan alat di 10 BLK itu tidak sesuai dengan ketentuan dan Keputusan Menakertrans. Modus yang digunakan adalah memerintahkan seluruh panitia pengadaan untuk menandatangani dokumen kontrak dan serah terima barang sebagai formalitas belaka, agar anggaran dapat dicairkan, sementara kontrak pengadaan dan serah terima barang belum ada.

SKK Migas: Komersialisasi Migas Harus Prioritaskan Kebutuhan Dalam Negeri
Ilustrasi tagian listrik PLN membengkak.

Tarif Listrik April-Juni 2024 Diputuskan Tidak Naik

Kebijakan tidak menaikan tarif listrik pada April-Juni 2024 merupakan upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024