VIVAnews - Pemerintah merencanakan investasi sebanyak Rp 218 miliar untuk proyek peningkatan kualitas dan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada 2009. Dana itu untuk merevitalisasi TPA di 48 kota, dan pembangunan regional pada delapan lokasi.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, pembangunan persampahan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks. Adanya perbedaan antara pemenuhan kebutuhan dan pelayanan serta kurang efisien serta sumber pendanaan yang terbatas menyebabkan rendahnya kinerja persampahan secara umum.
Biaya operasional pengolahan sampah sangat tinggi. Berkisar antara Rp 50 ribu - Rp 100 ribu per ton. Sedangkan roduksi sampah kota-kota besar di Indonesia mencapai 100 - 500 ton per hari.
"Besarnya biaya pengolahan ini tidak mungkin dibiayai pemerintah, sehingga pengelolaan sampah perlu investasi swasta," kata dia pada Seminar Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) di Hotel Nikko, Jakarta, Rabu 26 Februari 2009.
Hingga kini, Djoko mengatakan ada lima proyek pembangunan bersih yang dikerjasamakan dengan pihak swasta, yakni di Denpasar, Palembang, Pontianak, Bekasi, dan Makassar. Ia menyatakan pengelolaan sampah merupakan investasi cost recoverable yang menguntungkan.
Ia menyontohkan, proyek pembangunan bersih di Denpasar pada kapasitas 100 persen dari produksi sampah 500 ton per hari akan menghasilkan 10 MW listrik. Investor di Denpasar dengan melakukan negosiasi jual beli tenaga listrik dengan PLN dari infrastruktur persampahan sekaligus energi.
"Investasi persampahan menguntungkan, dan kami mendorong swasta di pengelolaan sampah," katanya.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan koordinasi dengan semua pemerintah daerah mengenai fasilitas pengelolaan sampah. Pemerintah pusat memberi bantuan membangun TPA regional di metropolitan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Maminasata) seluas 100 ha sebesar Rp 300 miliar dari APBN.
Menurut Djoko, pengelolaan sampah dengan skema pembangunan bersih bermanfaat secara ekonomi maupun lingkungan hidup dengan mengurangi pengaruh pemanasan global dengan mitigasi dan antisipasi.
Deputi Direktur Jawatan Internasional Urusan Infrastruktur dan Ekonomi ,Biro Kebijakan Departemen Pertanahan Infrastruktur Transportasi dan Kepariwisataan Jepang Takeshi Komori mengatakan,
sesuai dengan Protocol Kyoto, target penurunan emisi gas karbon meningkat dari 6 persen menjadi 7 persen. Hal ini mengingat semakin tingginya emisi karbon.
Pengelolaan sampah pembangunan bersih, bukan saja perubahan pengelolaan sampah tetapi sumber pembangkit energi. "Ke depan tidak hanya pengelolaan sampah. Tetapi bisa membantu menangani pembangkit listrik tenaga air dan teknologi lainnya," katanya.
Laporkan Albertina Ho ke Dewas KPK, Nawawi: Itu Sepenuhnya Sikap Nurul Ghufron
Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango buka suara soal laporan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewas KPK. Ia menyebut terkait laporan Ghufron kepada Albertina Ho di Dewas
