VIVAnews - Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) meminta insentif keringanan pajak penghasilan (PPh) deviden sebesar lima persen bagi perusahaan publik segera diimplementasikan.
"Isu perpajakan setelah insentif pajak terjadi pada perusahaan publik yang sahamnya memenuhi persyaratan publik," kata Ketua Asosiasi Emiten Indonesia Airlangga Hartarto di sela-sela Musyawarah Nasional AEI di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis, 26 Ferbuari 2009.
Menurut dia, perusahaan yang memperoleh insentif dengan minimal 40 persen saham dimiliki pemilik individual dengan kepemilikan gabungan (omni bus account), sehingga bank investasi bisa menyatakan saham boleh memperoleh keringanan pajak.
Airlangga menambahkan, ketentuan lebih detil mengenai peraturan tersebut harus diperjelas. "Peraturannya sudah ada dan telah dibahas, jadi tinggal pelaksanaannya," ujarnya.
Dia mengatakan, AEI semula mengusulkan pemberian insentif bagi perusahaan yang melepas sahamnya ke publik minimal 15 persen. Sebab, jika insentif diberikan kepada emiten yang sahamnya publiknya 40 persen maka perusahaan yang memperoleh insentif tersebut jumlahnya terbatas.
Mesi tidak memenuhi harapan sesuai usulan, Airlangga mengakui, emiten menyambut positif peraturan tersebut. "Kami menyambut baik pemberian insentif pajak dan mendorong minat perusahaan untuk menjadi perusahaan publik dan meningkatkan jumlah saham yang beredar di pasar," katanya.
Insentif perpajakan yang tercantum pada Peraturan Menteri keuangan berdasarkan peraturan pemerintah No.81/2007 tentang Penurunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka.
Terima Parpol Lain Gabung Koalisi Prabowo, Demokrat Tak Pusingkan soal Jatah Menteri
Demokrat tak masalah jika ada parpol di luar koalisi Indonesia Maju ingin gabung di barisan pendukung Prabowo-Gibran.
