VIVAnews - Pemerintah tetap membuka opsi penggunaan kartu pintar atau smart card untuk membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2009.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Departemen ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan, hingga kini pihak-pihak terkait di Departemen Energi masih mendiskusikan kemungkinan itu. "Kami tetap membuka opsi smart card," ujar Evita kepada VIVAnews usai membuka seminar Japan-Indonesia Energy, di Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta, Selasa 4 November 2008.
Sekedar informasi, untuk membatasi pemakaian BBM bersubsidi, pemerintah berencana menerapkan smart card. Sehingga penggunaan BBN tidak melampaui kuota dalam APBN-P 2008 sebesar 35,8 juta Kiloliter (KL). Pendanaan program ini diperkirakan membutuhkan biaya Rp 300 miliar.
Sejumlah persiapan sudah dilakukan termasuk merencanakan proyek percontohan di Bali dan Batam, meskipun sempat mendapat penolakan dari pemerintah daerah setempat.
Sementara untuk program Kartu Kendali (KK) sebagai wadah pembatasan minyak tanah bersubsidi telah berjalan di sejumlah daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Begitupula dengan program konversi minyak tanah ke elpiji. Namun dari data Departemen Energi, Pertamina baru menyelesaikan 47 persen dari target 20 juta Kepala Keluarga (KK) dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi sasaran.
C3 Aircross Dijual Murah, Citroen Tak Berminat Pasang Target Penjualan
Pabrikan asal Prancis, Citroen baru saja meluncurkan The All New C3 Aircross untuk pasar Indonesia. Mobil ini dijual dengan harga terjangkau.
