VIVAnews - Pemerintah diminta berhati-hati menghitung besaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sebab jika perhitungan belanja dalam APBN bermasalah, pemerintah harus menghadapi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Dalam APBN-P 2008, pemerintah kan sudah menetapkannya sesuai dengan volume untuk subsidi. Itu jangan sampai kelebihan karena kalau volume belanja berlebihan, pemerintah bisa mengalami persoalan di pemeriksaan BPK nanti," beber Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Aziz di Jakarta, Selasa 16 Desember 2008.
Perhitungan subsidi, khususnya BBM dalam APBN, kata dia menjadi lebih rumit karena naik turunnya harga minyak mentah dunia.
Semula karena kenaikan harga minyak mentah dunia, pemerintah menaikkan harga BBM pada Mei 2008 menjadi Rp 6.000 per liter untuk premium dari harga semula Rp 4.500 dan Rp 5.500 untuk solar. Kenaikan ini menambah subsidi sebesar Rp 1.500 per liter. Saat harga BBM internasional naik ke Rp 9.000 per liter, subsidi pun ditambah menjadi Rp 3.000 per liter. "Karena harga di kita jadi Rp 6.000 per liter," kata dia.
Jika harga yang berlaku saat ini, Rp 5.000 untuk premium dan Rp 4.800 untuk solar, tidak mengubah kuota subsidi atau subsidi menjadi Rp 120 triliun sesuai yang ditetapkan dalam APBNP, maka tidak akan ada masalah. "Tapi kalau sampai Rp 130 triliun seperti yang dilaporkan , itu yang menjadi masalah," katanya.
Karenanya Harry mengingatkan agar pemerintah hati-hati menghitung besaran subsidi agar tidak terganjal di BPK.
Ada Lampu Jalan di Jakarta Bisa Terkoneksi sama Internet
Anak usaha Jakpro menginisiasi pemanfaatan lampu jalan milik Pemerintah Provinsi Jakarta untuk dikembangkan menjadi PJU Pintar. Bisa terkoneksi internet dan 5G.
