VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan ada beberapa macam bentuk suap di loket-loket pelayanan publik di sejumlah instansi negara. Temuan ini didasarkan pada Analisa Kualitatif Survei Integritas pada 2008.
Dalam rilis, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan bahwa ada sejumlah tipologi korupsi di pelayanan publik. Pertama, pengguna layanan dalam hal ini masyarakat memberikan suap kepada petugas untuk memuluskan perolehan izin karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi.
Kedua, pengguna layanan memberi suap kepada petugas untuk mempercepat pelayanan dan menghindari kesewenang-wenangan petugas.
Ketiga, pengguna layanan dengan atau tanpa pengetahuan petugas mereduksi kewajiban pembayaran dari yang seharusnya. Artinya, masyarakat memberikan suap agar tidak membayar sesuai dengan yang seharusnya.
Keempat, petugas meminta sejumlah uang tambahan di luar biaya resmi atau biaya sesuai prosedur kepada pengguna layanan.
Halal Bi Halal Serikat Pekerja Pelindo, Serukan Semangat Konsolidasi
Ketua Umum SPPI Dodi Nurdiana, menjelaskan tantangan ke depan menuntut konsolidasi kekuatan pekerja pelabuhan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pekerja dengan lainn
