Ralat

KPU: Pemilih Papua Berlebih 128 Ribu

VIVAnews - Terdapat perbedaan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi. Fakta ini mengemuka saat rapat konsultasi Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Departemen Dalam Negeri dan Komisi Pemerintahan parlemen di Gedung Dewan, Senin 9 Februari 2009 lalu.

Perbedaan ini menimbulkan tanda tanya karena tahapan pemutakhiran data pemilih menjadi Daftar Pemilih Tetap sudah lama berlalu. Anggota Komisi, Andi Nurpati, menyatakan persoalan itu disebabkan keterlambatan data dari bawah ketika Komisi harus menetapkan karena waktu penetapan sudah berakhir.

Komisi Pemilihan Propinsi tidak berani menyampaikan waktu itu kalau belum ada datanya dari bawah. Sehingga datanya sudah ada baru disampaikan. "Itu yang menimbulkan perbedaan data," kata Andi.
 
Andi menyadari hal itu sebagai kekeliruan di tingkat teknis. Akan tetapi, Komisi juga menyadari anggaran terlambat. Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) turun setelah anggaran ada. "Sehingga agak sedikit mundur di tingkat bawah," ujarnya.

Meskipun, kata dia, ada yang menyiasati tidak menggunakan anggaran tetapi pinjam dulu. "Prinsipnya, kami Komisi Pemilihan Umum akan tetap berjuang bagaimana hak pilih masyarakat terakomodasi, agar mereka bisa memilih," kata Andi.

Sekarang, Komisi sedang berupaya mencari jalan keluar. Salah satunya, mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Namun, hingga kini "belum jelas diterima atau tidak," katanya. Perbedaan data itu, misalnya ditemukan di Papua, yakni terdapat 128 ribu suara lebih banyak dari kenyataannya.

"Lebih banyak dari data terbaru, paling mencolok di Yahukimo," kata Andi. Sebab itu, sementara ini untuk logistik untuk yang 128 ribu itu, tidak digandakan dulu. Kalau digandakan, berarti pemilih tidak ada. "Itu bisa menimbulkan ketidaefisienan anggaran. meskipun kami harus mencari pola untuk bisa memperbaiki hal itu," katanya.

Hadiri Buka Puasa Partai Golkar, Prabowo-Gibran Duduk Semeja dengan Airlangga
Pertemuan Presiden Jokowi CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson. (foto ilustrasi)

Freeport Boss Meets Jokowi to Discuss Mining Contract Extension

Indonesian President Joko Widodo (Jokowi) received a visit from officials of mining company Freeport McMoran at the Merdeka Palace, Jakarta, on Thursday.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024