Forum Peneliti Tolak Pengaturan Lembaga Riset

VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum berencana mengakreditasi lembaga-lembaga riset atau survei opini publik. Namun niat ini mendapat tentangan keras dari berbagai pihak, termasuk para peneliti yang bekerja di lembaga-lembaga tersebut.

Penolakan pengaturan itu dihasilkan para peneliti itu dalam workshop selama dua hari yang digelar 18 lembaga dan institusi yang melakukan riset di Jakarta, 1-2 Desember 2008. Hasil pertemuan ini diterima redaksi VIVAnews melalui faksimile pada Rabu, 3 Desember 2008.

"Kami menolak segala bentuk pengaturan survei opini publik oleh pihak-pihak yang tidak mewakili otoritas keilmuan dan kompetensi di bidang riset opini publik," kata mereka dalam pernyataan bersama yang mengatasnamakan "Forum Peneliti Opini Publik: Menolak Pengaturan Survei".

Forum peneliti opini publik ini merupakan gabungan peneliti opini publik dari lembaga riset opini publik dan sejumlah peneliti dari universitas di Indonesia. Menurut mereka, riset opini publik dilakukan secara profesional (transparan, akuntabel, ilmiah) dan berdasarkan kode etik riset opini publik yang berlaku secara universal, yang dirumuskan oleh World Association for Public Opinion Research (WAPOR).

Penandatangan pernyataan bersama ini antara lain Saiful Mujani dari Lembaga Survei Indonesia, Edi Sudarjat dari Institut Research and Development Indonesia (IRDI), Umar S Bakry dari Lembaga Survei Nasional, Johan O Silalahi dari Lembaga Riset Informasi, Dinar dari Charta Politika, Marbawi dari Litbang Media Group dan Eny Budi Utami dari Litbang Jakarta Post.

Selasa kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai pengumpulan data survei atau poling calon presiden tidak semuanya dapat dipercaya. Kendati demikian, Presiden Yudhoyono tetap mengevaluasi diri terkait hasil poling yang ditujukan kepada dirinya.

"Dalam melihat indeks atau poling itu harus yang kredibel, metodologinya sahih, obyektif, non-partisan, dan sebagainya. Tidak semua penilai selalu betul dan obyektif seperti yang kita harapkan," ujar Presiden Yudhoyono dalam pidato pengarahan kepada peserta Lembaga Ketahanan Nasional, di Istana Negara, Jakarta.

Sektor Manufaktur RI Jauh dari Deindustrialisasi, Ekonom Beberkan Buktinya
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Sumail Abdullah

Berpengalaman di DPR, Sumail Abdullah Dinilai Berpotensi Maju Pilkada Banyuwangi

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sumail Abdullah, dinilai menjadi salah satu nama yang berpotensi maju di Pilkada Kabupaten Banyuwangi dalam Pilkada serentak 2024

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024