1. Investasi Asing: Kemudahan Investasi Indonesia Harus di Peringkat 75
Kemudahan berinvestasi di Indonesia dalam dua tahun bisa naik, dari peringkat 135 saat ini menjadi peringkat 75. “Kita menargetkan dalam waktu dua tahun dari peringkat 135 menjadi peringkat 75, paling sedikit. Itu masih di atas Malaysia dan Thailand," kata Jusuf Kalla seusai rapat terbatas bidang kemudahan berbisnis di kantor Meneg PAN, Jakarta.
2. Pendidikan: Pemerintah Serius Perhatikan Pendidikan
Pemerintah serius mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan meningkatkan anggaran pendidikan nasional mencapai 20 persen dari total APBN. “Secara nominal, dalam waktu tiga tahun terakhir pemerintah telah meningkatkan anggaran pendidikan dari Rp 16 triliun pada 2004 menjadi Rp 44 triliun pada 2007. Ini kan luar biasa," katanya.
Realisasi anggaran pendidikan nasional 20 persen dari APBN tersendat karena dalam penetapannya tidak disebutkan bahwa anggaran pendidikan 20 persen itu termasuk gaji guru dan kedinasan.
3. Pengangguran: Perlu Pertumbuhan Ekonomi yang Cukup
Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan akan berjalan, jika ada investasi, baik dalam maupun luar negeri yang didatangkan pemerintah dan swasta. “ Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang cukup, yakni di atas tujuh persen untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran," katanya, sesaat sebelum membuka Koferensi Prakarsa Soal Kemiskinan, di Jakarta, Rabu (27/06/2007).
4. Demokrasi/HAM: Penegakan HAM Tidak Boleh Kebablasan
Di era demokrasi penegakan hak asasi manusia (HAM) tidak boleh kebablasan sampai melanggar hak orang lain, meskipun kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan pemenuhan HAM sangat dijunjung tinggi. “'Hak asasi juga ada kewajibannya, yaitu menghormati hak asasi orang lain dengan tertib. Hak asasi harus tunduk pada perbatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, agama dan norma susila,” katanya.
5. Korupsi: Korupsi di Indonesia Tidak Bertambah
Banyaknya pejabat yang ditangkap dan terlibat kasus-kasus korupsi menandakan komitmen pemberantasan korupsi berjalan baik. Namun, bukan korupsinya yang bertambah tetapi karena kriteria korupsi yang semakin lebar. “Korupsi di Indonesia tidak bertambah, hanya semakin nampak,” kata Jusuf Kalla.
6. Pertahanan: Pertahanan Maritim Harus Kuat
Pertahanan maritim Indonesia harus semakin kuat untuk menjaga keutuhan dan keamanan kekayaan laut Nusantara yang melimpah. “Wilayah Indonesia yang mayoritas adalah laut, mau tidak mau mengharuskan pertahanan laut kita harus lebih baik dan kuat dibandingkan negara lain,” kata Jusuf Kalla.
7. Ekonomi: Pengusaha Berperan Topang Pembangunan
Pengusaha memiliki peran penting dan vital dalam menopang pembangunan nasional di segala sektor. Semangat dan tumbuh untuk memajukan kewirausahaan perlu ditanamkan di kalangan generasi muda. “Ekonomi kita ekonomi yang tangguh. Tidak ada ekonomi sekuat Indonesia di Asia Tenggara,” kata Jusuf Kalla.
8. Lingkungan: Kita Tetap Menjaganya
Dengan adanya perubahan iklim di dunia, tidak ada alasan bagi umat manusia untuk tidak menjaga dan memelihara lingkungan sekitarnya. “Menjaga lingkungan sekarang ini, bukan hanya dilakukan dengan berceramah saja, akan tetapi dengan menentukan dan menjadi regulator. Kita tetap menjaganya. Dan dalam hal ini, pemerintah tidak lagi hanya mengimbau, akan tetapi harus memerintahkan melalui perangkat aturan dan ketentuan hukum," kata Kalla saat membuka Pekan Lingkungan Hidup di Taman Buah Mekar Sari, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/5/2007).
9. Kemiskinan: Hapus Kemiskinan
Kemiskinan akan dihapus dalam waktu tiga tahun. Caranya adalah dengan meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan dan cukai. “Dalam tiga tahun lagi tidak ada sekolah-sekolah yang bobrok atau puskesmas yang tidak punya obat dan dokter,” kata Jusuf Kalla.
10. Luar Negeri: Sulit Bebas Aktif Jika Tidak Sejahtera
Politik luar negeri Indonesia tidak dapat lepas dari keadaan ekonomi. Peran diplomasi Indonesia hanya dapat dihargai kalau memiliki ekonomi yang kuat. Kebijakan luar negeri tidak pernah berubah karena tetap menganut sikap politik bebas aktif ketika berhubungan dengan negara lain. Namun, Indonesia akan sulit benar-benar bebas aktif, bila secara ekonomi tidak sejahtera. “Apa pun politik luar negeri kita, kalau ekonomi payah, tidak akan ada yang memperhatikan kita. Pertumbuhan ekonomi berarti peningkatan kesejahteraan,” kata Kalla dalam seminar Mencari Identitas Politik Luar Negeri Indonesia yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa (11/3)/2008).
MK Pastikan Tak Ada Deadlock Putuskan Perkara Sengketa Pilpres
Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan tak ada deadlock dalam pengambilan keputusan sengketa Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU).
