VIVAnews - Bank Indonesia tengah menjajaki rencana pendirian lembaga pemeringkat bagi lembaga keuangan seperti BPR dan UMKM. Lembaga ini nantinya akan melakukan penilaian terhadap BPR yang dapat menjadi mitra kerja pengembangan bank umum, sehingga kasus BPR Tripanca bisa dihindari.
Menurut Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad, dengan adanya rating tersebut dapat merepresentasikan kondisi lembaga keuangan dan sektor UKM. Rating tersebut dapat menjadi satu indikator adanya dasar keputusan. Untuk itulah perlunya pembahasan mengenai standarisasi lembaga keuangan dan UKM.
"Rating bisa menjadi infrastruktur penting, kelompok kerja linkage program agar bisa mengambil peran yang cukup sentral," katanya di Jakarta, Rabu 1 April 2009.
Sementara terkait dengan UMKM, dia mengatakan potensi UKM dan koperasi mempunyai peran yang cukup besar. Separuh dari total kredit perbankan adalah untuk UMKM. Hal itu karena UMKM mempunyai peran yang cukup besar, dan sebagai penggerak ekonomi.
Pembentukan lembaga rating untuk BPR juga sebagai antisipasi agar kasus BPR Tripanca di Lampung tidak terulang lagi. Namun kalangan BPR meminta agar bank umum tidak menggeneralisasikan kasus ini.
Direktur Utama BPR Serang Rasmin meminta agar bank umum lebih bijaksana dalam menyikapi adanya kasus BPR Tripanca Lampung. Menurutnya apa yang terjadi di Lampung tidak bisa digeneralisir bahwa semua kondisi BPR bermasalah. "Kami mohon manajemen bank umum agar tidak ada kepanikan, dan terus melakukan kemitraan dengan kami," katanya.
Ketua Umum Asosiasi Bank Daerah Winny E Hasan mengatakan apa yang terjadi di BPR Tripanca Lampung tidak menggambarkan semua kondisi BPR. Namun hal itu menjadi sinyal peringatan awal, agar keadaan buruk dapat dihindari. Untuk itu perlu pentingya ada suatu penilaian mengenai kondisi BPR.
Ternyata Ada 3 Tentara Wanita Malaysia yang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter
Lima orang perwira militer Malaysia juga ikut tewas.
