VIVAnews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendukung program sunset policy atau pembebasan sanksi administrasi perpajakan. Namun, Kadin meminta agar pemerintah menunda program tersebut hingga Maret 2009.
"Kami usulkan agar program itu ditangguhkan," ujar Ketua Kadin MS Hidayat di sela-sela Musyawarah Nasional Kadin ke V di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 21 Desember 2008.
Menurut dia, saat ini pengusaha sedang fokus menanggulangi ancaman krisis keuangan global terhadap perusahaan mereka. Meski begitu, Kadin akan mendukung sosialisasi kebijakan pemerintah yang bertujuan mendongkrak penerimaan pajak ini.
Pemerintah akan menerapkan sunset policy atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan kepada wajib pajak yang memperbaiki laporan pajaknya. Program itu berlaku hingga 31 Desember.
Ditjen Pajak mentargetkan bisa merangkul 10 juta wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Target tersebut termasuk pada wajib pajak yang sudah memperoleh NPWP, namun tidak melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar.
Suzuki Nex II Edisi 2024 Mengaspal, Ini Perubahannya
Suzuki Indonesia kembali menghadirkan penyegaran pada salah satu sepeda motor terpopulernya, Nex II.
