VIVAnews – Presiden Somalia yang didukung PBB, mengundurkan diri Senin 29 Desember 2008. Abdullahi Yusuf, mengumumkan pengunduran dirinya di depan parlemen di Baidoa, dengan alasan telah kehilangan kendali negara Somalia dari para pemberontak Islam dan tak bisa memenuhi kewajibannya setelah empat tahun memimpin negara yang penuh kekerasan dan miskin ini.
Dalam beberapa jam usai pengumuman, mortir menghujani istana presiden di ibukota Somalia, Mogadishu. Ketua parlemen akan menjadi pejabat presiden hingga Somalia bisa mengadakan pemilu.
Yusuf mengatakan dalam pidato yang disiarkan di radio seluruh negeri, bahwa dia tak bisa mempersatukan kepemimpinan Somalia yang berselisih, dan melumpuhkan negara itu.
“Sebagian besar negara ini tidak berada di tangan kita,” kata Yusuf. “Setelah menyaksikan semuanya, saya akhirnya memutuskan berhenti,” lanjutnya.
Pemerintahan Yusuf gagal menciptakan keamanan pada negara yang bianasa akibat perang ini, dan sekarang hanya mengendalikan Baidoa dan kantung-kantung di Mogadishu. Kelompok pemberontak Islam paling agresif, Al-Shahab, telah menciptakan wilayah yang dramatis dalam beberapa bulan terakhir, dan pemberontak sekarang mengontrol sebagian besar wilayah di negara itu.
Dalam pernyataan Senin ini, al-Shahab mengatakan Yusuf mundur dengan memalukan. Pengunduran diri Yusuf bisa mengantarkan kekacauan politik dan kekerasan yang lebih buruk, karena kelompok militan Islam semakin mengendalikan kekuasaan dan memegang posisi.
Ribuan warga sipil telah terbunuh dan terluka akibat ledakan mortir, senjata mesin dan granat dalam pertempuran di negara yang gersang di Afrika ini. PBB mengatakan saat ini ada sekitar 300 ribu anak kekurangan gizi akut di Somalia, tapi penyerangan dan penculikan bagi pekerja sosial telah menghentikan proyek-proyek kemanusiaan.
Tak adanya hukum juga menyebabkan pembajakan menguasai pantai. Kelompok kanan telah menuduh semua sisi dari konflik, pemberontak Islam, pemerintah dan pasukan dari negara tetangga Ethiopia yang mendukung pemerintahan, melakukan kejahatan perang dan penyiksaan serius, dan menyerang tanpa pandang bulu pemukiman warga sipil
