VIVAnews - Pemerintah menghadapi sembilan hambatan perdagangan dengan Amerika Serikat sepanjang 2008 lalu, dan beberapa di antaranya masih belum terselesaikan hingga sekarang.
Atase Perdagangan KBRI di Amerika Serikat seperti yang diunduh dari situs Kadin Indonesia, Senin 30 Maret 2009, melaporkan, kesembilan hambatan tersebut perlu diperhatikan dan diselesaikan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan pasar Amerika.
Pertama, adanya kebijakan yang mengatur impor pangan di bawah ketentuan Bioterorrism Act 2002. Kedua, adanya kontrol dalam penggunaan tembakau dan rokok yang akan melarang perdagangan impor dan distribusi produk rokok, khususnya sigaret kretek, di pasar Amerika Serikat. Padahal, Amerika Serikat tidak melarang perdagangan produk sigaret mentol yang berasal dari industri lokal.
Ketiga, masih adanya dugaan penyalahgunaan sertifikasi keaslian atas impor produk tekstil dan produk tekstil asal Indonesia. Keempat, adanya isu penahanan produk udang di LA Port dan Oakland Port, CA, sebanyak 30 kontainer dari salah satu perusahaan pengolahan udang Indonesia, CP Prima.
Kelima, akan diberlakukannya kebijakan Amerika Serikat mengenai Lacey Act Amandement yang cakupan produknya diperluas untuk semua produk yang berkaitan dengan kayu. Keenam, adanya pelarangan impor produk swordfish ke Amerika Serikat terkait dengan teknologi dan penangkapan negara pengimpor.
Ketujuh, terus dimonitornya kegiatan-kegiatan Indonesia yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dalam Review Special 301. Kedelapan, adanya isu antidumping dan atau countervailing duty atas produk wood flooring dan hardwood plywood dari China, Kanada, Indonesia, Malaysia, Brazil, dan Rusia.
Terakhir, masalah ekspor Indonesia lainnya yang terkait dengan keamanan antara lain untuk produk keranjang pandan Indonesia yang mengandung kutu atau tindakan detensional oleh Administrasi Makanan dan Obat-obatan.
Uang Haram Potong Insentif di Pemkab Sidoarjo Diserahkan Anak Buah Gus Muhdlor lewat Sopir
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor ditahan oleh KPK atas dugaan kasus korupsi pemotongan insentif pegawai BPPD di Sidoarjo, Jawa Timur.
