Antisipasi PHK Cirebon Siapkan Rp 10 Miliar

VIVAnews - Mengantisipasi dampak krisis global dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyiapkan dana sebesar Rp10 miliar melalui program Padat Karya. Dana tersebut rencananya bakal di gelontorkan dari APBD tahun 2009.

"Mengantisipasi PHK akibat krisis, kami tengah melakukan upaya-upaya. Misalnya, meminta para pengusaha industri agar dapat meminimalisir adanya PHK di perusahaannya masing-masing," terang Bupati Cirebon Dedi Supardi, Jumat 28 November 2008.

Tidak dipungkiri Dedi Supardi, di Kabupaten Cirebon ini banyak terdapat industri yang berhubungan langsung dengan negara luar seperti pabrik rotan.

Rekomendasi Makanan yang Bisa Menjaga Kulit Lebih Sehat dan Bersih, Apa Saja?

Pemerintah Kabupaten Cirebon saat ini telah melakukan upaya untuk meminimalisir pengangguran, dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk program padat karya. Dana tersebut, kata Dedi, diperuntukkan bagi program padat karya yang penyalurannya langsung ke setiap desa yang masing-masing mendapatkan Rp20 juta.

"Bentuk padat karya nanti untuk memperbaiki saluran irigasi, perbaikan jalan desa maupun perbaikan lainnya yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Sehingga masyarakat masih bisa bekerja dan mendapatkan uang untuk kehidupan keluarga mereka," lanjut Dedi.

Saat ditanyakan kapan penyaluran dana padat karya itu dilakukan, Dedi mengungkapkan kemungkinan bulan Maret 2009 mendatang. "Diprediksi Maret merupakan masa paceklik. Saat itulah akan disalurkan dana padat karya ini," terangnya.

Kendati belum menerima laporan akan adanya rencana PHK besar-besaran, Dedi mengaku tetap mewaspadai dampak krisis ini. "Di Kabupaten Cirebon ini banyak eksportir mebel rotan. Tetapi kami belum dapatkan laporan adanya rencana PHK," katanya.

Upaya lain akan ditempuh Kabupaten Cirebon terhadap ancaman PHK. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon, Dadan Suhendar, menegaskan saat ini pihaknya tengah memantau perkembangan sekitar 2.200 perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon.

"Beberapa hari terakhir kamiĀ  mengundang sejumlah pengusaha untuk melakukan rapat sekaligus mengklarifikasiĀ  kepada mereka pengaruh krisis global saat ini terhadap kinerja perusahaan mereka," tegasnya.

Laporan: Taufik/Cirebon

Ketua MK Suhartoyo, Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK

Pekan Depan, MK Batasi Jumlah Saksi di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) bakal melanjutkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 pada pekan depan. Rencananya, sidang dilanjutkan den

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024