VIVAnews - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov)Sofyan Rebuin dan calon investor Pelabuhan Tanjung Api-api Chandra Antonio Tan diketahui telah membagi-bagikan Rp 2,5 miliar kepada anggota Komisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rp 1,5 miliar diterima tim gegana Komisi Kehutanan yang dipimpin Yusuf Emir faishal.
"Masing-masing tim gegana mendapatkan Rp 175 juta. Untuk Yusuf Emir mendapat Rp 225 juta," tutur penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sagita Hariyadin saat bersaksi untuk terdakwa Al Amin Nasution di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin 22 September 2008.
Keterangan ini dibeberkan Sagita berdasarkan hasil penyadapan yang dilakukan komisi terhadap telepon selular milik Al Amin pada 25 Juni 2007. Selain itu, KPK juga menyadap beberapa anggota Komisi Kehutanan antara lain Hilman Indra, Azwar Chesputera, dan Ganjar Pranowo.
Sagita membeberkan tim gegana Komisi Kehutanan berisi Azwar Chesputera, Fahri Andi Leluasa, Al Amin Nasution, dan Sarjan Taher. Menurut Sagita, uang itu dibagi-bagikan Sofyan yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Otorita Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api dan Chandra di ruang Sarjan Taher pada 2006.
Al Amin tertangkap tangan bersama Sekertaris Daerah Bintan menerima uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Hotel Ritz Carlton pada 8 April 2008. Saat penangkapan, ditemukan uang sebesar Rp 3,9 juta dan Rp 60 juta. Dalam kasus yang sama Azirwan telah divonis Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi selama 2,5 tahun.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menduga menerima suap dalam kasus alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Selain itu Al Amin juga diduga menerima suap untuk memproses alih fungsi kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang untuk pembangunan kawasan pelabuhan Tanjung Api-api, Sumatera Selatan. Jaksa juga mendakwa Amin dalam kasus pengadaan
alat komunikasi GPS (global positioning system) Departemen Kehutanan. Al-Amin didakwa memaksa PT Almega Geosystem dan PT Data Script dengan ancaman akan mempersulit pengadaan alat berupa GPS Geodetik, GPS Handheld, dan Total Station.
Meski Diblacklist, Bobby Nasution Tetap Ingin Ambil Formulir Pilgub Sumut dari PDIP
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya telah membuka pendaftaran untuk Pilkada 2024. Semua pihak boleh mendaftar kecuali Bobby Nasution.
