Fraksi DPR Minta Pemerintah Jauhi IMF

VIVAnews - Fraksi di DPR meminta pemerintah tidak lagi menggantungkan nasibnya ke tangan Dana Moneter Internasional (IMF). Demikian pula seandainya Bank Dunia menawarkan dana, fraksi menyarankan agar tidak diambil.

Menjauhi IMF dan lembaga keuangan internasional lainnya diharapkan bisa menghindari Indonesia dari dampak krisis yang semakin dalam. Pada krisis ekonomi 1997 lalu, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, IMF meminta pemerintah melikuidasi 16 bank yang dianggap bermasalah. Keputusan ini membuat ekonomi Indonesia kian terpuruk, karena akhirnya terjadi rush besar-besaran dalam industri perbankan dalam negeri.

Pekan lalu, pejabat lembaga keuangan internasional itu mengumumkan dibukanya keran pembiayaan darurat bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan bantuan seiring merosotnya ekonomi global.

"Kita jangan lagi menggantungkan utang ke luar negeri, seperti ke IMF," kata wakil Fraksi PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Senin 13 Oktober 2008.

Pemerintah sebaiknya mengandalkan potensi dari dalam negeri, sehingga tercipta fundamental ekonomi yang kuat. "Saat ini sudah waktunya kita mempelopori politik anggaran yang berorientasi pada terwujudnya APBN berimbang meskipun surplus hanya Rp 1," kata dia.

Pernyataan senada disampaikan perwakilan Fraksi PKS Rama Pratama. Menurut Rama, pemerintah lebih baik mengandalkan pembiayaan dalam negeri penerbitan instrumen pembiayaan syariah (sukuk). Selain itu surat perbendaharaan negara juga dianjurkan untuk jangka waktu kurang dari satu tahun. "Jangan sampai utang berlebihan, sehingga menjadi beban generasi mendatang," kata

Namun dalam upaya penanganan krisis ini, DPR tidak menyepakati langkah pemerintah melakukan buy back atas saham BUMN. Seharusnya yang dilakukan adalah mendorong sektor riil melalui suku bunga yang rendah dan program padat karya jauh ke pedesaan. "Kenapa malah kita harus bertanggung jawab," ujar Hasto.

Yusril Sebut Gugatan 03 Buat Adegium 'Vox Populi Vox Dei' Kehilangan Makna
Presiden Joko Widodo.

Jokowi Ogah Komentari soal Sengketa Pemilu 2024 di MK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mau berkomentar namanya disebut-sebut dalam sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024