VIVAnews - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta PT PAL Indonesia segera menyelesaikan permasalahannya dengan bantuan PT Perusahaan Pengelola Anggaran (Persero). Minggu lalu, PT PAL Indonesia dimasukkan ke PT PPA karena perusahaan perkapalan dan produk rekayasa tersebut memiliki utang dengan kategori kolektibilitas lima atau macet.
"Tadi sudah dirapatkan bahwa PT PAL akan diselamatkan dengan berbagai alternatif oleh PT PPA," kata Direktur Utama PAL Indonesia Harsusanto pada wartawan setelah mengikuti rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (30/1). Rapat juga diikuti Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan Djalil.
Kalla, lanjut Harsusanto, meminta PT PAL segera menjabarkan permasalahan dengan PT PPA di kantor Menneg BUMN. Lalu hasil pembicaraan itu harus secepatnya dilaporkan pada Kalla.
PT PPA sendiri telah mengkaji permasalahan yang dihadapi PAL Indonesia. Berdasarkan identifikasi awal, terdapat tiga langkah penyelamatan yang dapat diambil, yaitu meningkatkan jumlah fasilitas kredit pinjaman bank. Hingga 2009 PAL Indonesia membutuhkan modal kerja (capital expenditure/capex) sekitar US$ 40 juta.
Kedua, melalui program credit enhancement oleh PPA sehingga PAL memiliki kemampuan meminjam kredit yang lebih tinggi dengan memetakan terlebih dahulu program-program kerja perusahaan. Opsi terakhir, melakukan kerja sama operasional dengan BUMN lainnya.
Harsusanto mengatakan perusahaannya memprioritaskan penyelesaian pembuatan 18 kapal dengan nilai kontrak sekitar US$ 230 juta. "Pesanan dalam negeri, juga luar negeri, dan itu harus kita selesaikan," kata Harsusanto yang dalam kesempatan ini mengenakan kemeja biru muda.
Rapat penyelamatan PT PAL ini, menurut Harsusanto, tidak membahas permintaan sejumlah pihak agar Harsusanto mengundurkan diri dari PT PAL. Harsusanto diduga terlibat kasus pencemaran nama baik dan pemalsuan dokumen. "Itu masalah lain ya. Sekarang kita berbicara bagaimana mengembangkan PT PAL, jadi bagaimana kita membuat PT PAL tetap hidup, tetap berkiprah dalam kegiatan pembangunan kapal," ujar dia sambil terburu-buru pergi.
Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB
PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB.
