VIVAnews - Deputi Menko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bambang Susantono mengakui jika tingkat pembangunan infrastruktur di Indonesia masih rendah. Ini disebabkan oleh minimnya pendanaan investasi infrastruktur sejak 1997-1998.
"Sejak krisis itu, pendanaan nfrastruktur memang kurang," ujar Bambang di Jakarta, Kamis, 5 Maret 2009.
Kekurangan pembangunan infrastruktur itu harus ditutupi pada masa sekarang. Apalagi, fasilitas infrastruktur di Indonesia sudah tidak memadai. Contohnya, tingkat elektrifikasi di Indonesia baru mencapai 60 persen dan air minum perpipaan masih di bawah 20 persen.
Dalam situasi normal, Bambang mengungkapkan pembiayaan infrastruktur semestinya 4-5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Karena Indonesia mengalami kekurangan dana sejak 1997 sampai 2005/2006 lalu, implikasinya pembiayaan infrastruktur ini butuh dana lebih dari 5 persen PDB.
Untuk itu, lanjut Bambang, pemerintah telah menyiapkan dana melalui stimulus. Pada 2009 ini, alokasi belanja totalnya dalam APBN mencakup Rp 100 triliun dengan penyaluran 70 persen melalui Kementrian/Lembaga. Dana ini sebagian dipergunakan untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur baru.
Selain itu, masih ada tambahan dana sebesar Rp 50 triliun lagi berasal dari BUMN. Dengan demikian diharapkan kekurangan dana bisa segera tertutupi. Tapi kapan target selesainya bisa tertutupi ini ada di Bappenas. "Kemungkinan pada 2014 sudah bisa selesai," katanya.
Pilgub Sumut 2024, Edy Rahmayadi Ambil Formulir Pendaftaran ke PDI Perjuangan
Gubernur Sumut periode 2018-2023, Edy Rahmayadi diwakili tim pemenangan mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon Gubernur Sumut 2024, di Kantor DPD PDIP Sumut.
