VIVAnews - Pemerintah mengaku tak bisa lagi mengintervensi kasus pemutusan hubungan kerja PT Freeport Indonesia terhadap 64 karyawannya.
"Departemen Tenaga Kerja tak bisa lagi intervensi," kata Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja Gandi Sugandi melalui sambungan telepon di Jakarta, Selasa 14 April 2009.
Hal itu dikarenakan proses memperoleh izin PHK sudah masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial. "Jadi, kami (Departemen) hanya bisa memantau proses di pengadilan," ujarnya. Pasalnya, Departemen Tenaga Kerja hanya bergerak di proses mediasi saja.
"Jadi tidak perlu izin Departemen Tenaga Kerja untuk melakukan PHK, tapi perlu penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial untuk bisa melakukannya," kata dia.
Namun, Departemen Tenaga Kerja menyatakan siap jika dibutuhkan menjadi saksi ahli dalam persidangan. "Siapa yang datang nanti sesuai permintaan dari pihak-pihak yang bersengketa. Tentunya akan dilakukan sesuai dengan prosedur," ujarnya.
Cak Imin Posting Foto Bareng Dasco Gerindra, Apa Artinya?
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengunggah foto bersama Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
