VIVAnews – Lambatnya pembahasan Rancangan Undang Undang Pengadilan Tipikor menuai kritik. Padahal RUU harus selesai sebelum tenggat waktu yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, 9 Desember 2009.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah mengatakan fraksi-fraksi dominan di Dewan memang resisten terhadap RUU tersebut.
”Terlebih lagi Komisi Pemberantasan Korupsi sedang giat-giatnya membidik Dewan,” katanya dalam diskusi bertajuk ‘Pembahasan RUU Tipikor antara Keterdesakan dan Tarik Ulur DPR’ di Ruang Pers, Gedung Dewan, Senayan, Jakarta, Jumat 24 Oktober 2008.
Menurutnya, ada dua cara serangan balik yakni berusaha melemahkan pasal dalam RUU Pengadilan Tipikor. ”Supaya kedepannya mereka tidak tersentuh,” katanya. Cara lain, kata Febri, adalah sengaja menunda-nunda proses pembahasan RUU.
Siapa saja fraksi yang resisten? ”Bisa dilihat dari aksus Bank Indonesia I dan kasus BI II, yang terkait Miranda Gultom,” katanya.
Pilgub Sumut 2024, Edy Rahmayadi Ambil Formulir Pendaftaran ke PDI Perjuangan
Gubernur Sumut periode 2018-2023, Edy Rahmayadi diwakili tim pemenangan mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon Gubernur Sumut 2024, di Kantor DPD PDIP Sumut.
