VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan akan melakukan pertemuan tersendiri dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkaitan dengan masalah monorel.
Meski belum bisa memastikan kapan pertemuannya, Fauzi mengatakan pertemuannya dengan PT Jakarta Monorail akan dilangsungkan setelah pihaknya bertemu dengan BPKP.
"Kalau PT JM akan ada dalam posisi cuma mengajukan. Saya kan memberikan jawaban atau tanggapan harus sesuai dengan hasil akuntan negara yang saya gunakan (BPKP) ,” katanya , di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin, 16 Maret 2009.
Berkaitan dengan dipanggilnya PT Adhi Karya sebagai mitra dari PT Jakarta Monorail oleh Menteri BUMN beberapa waktu lalu, Fauzi enggan berkomentar.
Ia hanya menyatakan hal itu merupakan urusan internal PT JM dan tidak ada hubungannya dengan Pemprov DKI.
"Tolong diingat lagi, kontraknya pemerintah daerah dengan PT JM hanya menjadi regulator dalam hal pengelolaan dan tarif. Itu saja kami terlibat selebihnya tidak,” jelasnya.
Lebih lanjut Foke sapaan akrab Fauzi menyatakan hingga kini tidak ada investor yang mau mengelola monorel. Sebab proyek tersebut dianggap tidak feasible atau tidak layak.
Sedangkan untuk membatalkan perjanjian kata Foke tidaklah mudah. "Karena kita bisa dituntut menurut hukum, kita tidak bisa semaunya saja. Ini kan negara hukum," katanya.
"Saya sebagai gubernur adalah subyek hukum yang harus mematuhi hukum yang ada. Masak seenaknya saja, tidak mungkin,” tukasnya.