Arwin: Kami Pelajari Usulan Cuti Enam Bulan
VIVAnews - Presiden Direktur CIMB Niaga, Arwin Rasyid mengaku akan mempelajari usulan bos CIMB pusat terkait usulan cuti hingga enam bulan bagi karyawan CIMB di berbagai negara.
"Kami pelajari dulu karena kondisi kami tidak sama," ujar Arwin saat dikonfirmasi VIVAnews terkait usulan cuti hingga enam bulan yang diusulkan oleh Kepala Eksekutif Korporat (CEO), CIMB, Nazir Razak sehari sebelumnya.
Arwin memimpin ribuan karyawan CIMB Niaga adalah sebuah bank papan atas hasil merger antara Bank Niaga dan Lippo Bank. Bank yang dikendalikan oleh BUMN Malaysia ini memiliki total aset lebih dari Rp 100 triliun pada tahun lalu.
Sebelumnya, manajemen CIMB, Malaysia, menyarankan staf perusahaan untuk mengambil cuti di luar tanggungan selama enam bulan. Nazir Razak, mengatakan, usulan tersebut merupakan salah satu upaya mengurangi biaya operasi di tengah gelombang krisis finansial global.
"Kami tidak memiliki target kecuali untuk mengurangi biaya operasi. Ini merupakan langkah positif dan memberikan solusi yang menguntungkan semua," ujar Razak di Kuala Lumpur, Senin 30 Maret 2009, seperti dikutip laman harian The Straits Times.
Razak mengatakan, saran yang disampaikan kepada sekitar 36.000 staf CIMB tersebut dilakukan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja. Cuti enam bulan ini juga ditawarkan kepada pegawai di cabang-cabang CIMB di Singapura, Thailand, dan Indonesia.
Di Indonesia, CIMB merupakan pemegang saham pengendali PT CIMB Niaga Tbk (BNGA). Belum lama ini, CIMB juga menggabungkan Bank Niaga dan Bank Lippo.
CIMB merupakan bank terbesar kedua di Malaysia dan perusahaan besar Malaysia yang meminta karyawannya mengambil cuti di luar tanggungan. Tawaran ini keluar setelah kelompok buruh, pada Minggu 29 Maret 2009, mengatakan sebanyak 26.000 orang kehilangan pekerjaan selama setahun.
Pemerintah Malaysia memperkirakan terjadinya perlambatan ekonomi hingga satu persen pada 2009. Malaysia juga telah menyuntikkan paket stimulus sebesar US$ 16,2 miliar untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5 persen.
Jaksa Sebut SYL Bayar Tagihan Kartu Kredit Ratusan Juta Pakai Uang Hasil Korupsi di Kementan
Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan bahwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo alias SYL menggunakan uang haram dari Kementerian Pertanian RI untuk membay
