Polisi Ambil Laptop dan Bayar Rp 7 Juta
VIVAnews - Empat orang kader PDI Perjuangan telah diperiksa di Polda Jawa Timur. Mereka mengaku diintimidasi. Selain diperiksa sebagai saksi, salah satu laptop (komputer jinjing) mereka diambil polisi. Tidak hanya itu, mereka pun mendapatkan uang ganti untuk penyitaan laptop.
"Salah satu laptop yang berisi data-data Daftar Pemilih Tetap disita. Lalu diganti uang Rp 7 juta," kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu, PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam perbincangan dengan VIVAnews, Senin, 6 April 2009.
Hasto menilai, uang itu merupakan sebagai uang ganti rugi atas penyitaan laptop. Kendati demikian, Hasto tidak mempermasalahkan pengambilan laptop. Karena, data-data yang ada di komputer jinjing sudah digandakan di tempat lain.
"Polri yang bayar. Mungkin mau menghancurkan barang bukti. Mereka (polisi) tidak tahu, bahwa data-data itu sudah kami back up dan di-copy," ujar dia. Hasto mengatakan, pemanggilan keempat kader PDI Perjuangan itu tidak disertakan dengan surat pemanggilan. Jadi, keempatnya tidak didampingi tim advokat.
Empat orang itu diperiksa pada 1 April lalu. Pemeriksaan itu dilakukan Badan Reserse dan Kriminal Polri di Markas Polda Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan secara bergiliran dari sore hingga pukul satu dini hari.
Pemanggilan dan pemeriksaan empat kader PDI Perjuangan ini masih terkait dugaan manipulasi dan penggelembungan Daftar Pemilih Tetap di Jawa Timur. Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) menemukan adanya dugaan manipulasi data Daftar Pemilih Tetap atau DPT di empat daerah di Jawa Timur.
"Kami menemukan penggelembungan DPT di Ngawi, Trenggalek, Pacitan, dan Magetan," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Pramono Anung, Rabu (18/3) lalu. Pramono mengatakan, penggelembungan dan manipulasi data itu termasuk ke dalam kategori kejahatan. Modus kejahatan yang dilakukan itu, diduga dengan cara memasukkan data-data fiktif ke dalam Daftar Pemilih Tetap.