VIVAnews - Panitia pengawas pemilu Jawa Barat menuding panitia pemilihan di tingkat tempat pemungutan suara tak bekerja profesional. Sejumlah pelanggaran terjadi di seluruh TPS saat pemilu 9 April lalu.
Ketua Panwaslu Jawa Barat, Mahi M Hikmat, mengatakan, terbanyak berupa pelanggaran administratif. "Kesalahan bukan akibat kelalain, melainkan kurangnya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak KPU. Sehingga banyak yang tidak tahu pelaksanaanya," kata dia, Kamis 16 April 2009.
Pelanggaran itu di antaranya daftar calon tetap dan daftar pemilih tetap tak tertempel, mengganti bolpoin yang seharusnya warna merah menjadi warna hitam, proses pemungutan suara yang melebihi waktu dan pembukaan TPS molor padahal banyak pemilih sudah mengantre.
Agar kesalahan tak terulang di pemilu presiden, ia meminta KPU lebih serius memberi pelatihan kepada para penyelenggara pemilu hingga di tingkat terbawah. "Bila ini terus dibiarkan ini bisa menghambat pelaksanaan pemilihan," ujarnya.
Ketua KPU Jawa Barat, Ferri Kurnia Rizyansyah, mengakui, kurangnya bimbingan teknis pada para penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Ia berdalih kondisi itu terjadi akibat minimnya dana pelaksaanan pemilu legislatif yang diterimanya.
"Anggaran untuk memberikan bimbingan kepada 600 ribu KPPS itu tidak ada. Makanya pada pemilu legislatif ini mereka hanya mendapatkan buku panduan pintar yang dibagikan oleh KPU pusat saja," ujarnya.
Laporan: Sigit Zulmunir|Bandung
Cara Taspen Perkuat Srikandi Jadi Penggerak Finansial
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) menegaskan komitemnnya terus mengoptimalkan peran Srikandi jadi penggerak finansial.
