VIVAnews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan lambatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia lebih terjadi karena faktor regulasi dan mark up nilai proyek yang tidak mendukung.
Menurutnya, dari pengalaman lima tahun belakangan, adanya public private partnerhip yang belum lama ini ditawarkan, diketahui bahwa ketakutan lebih banyak timbul dibandingkan ketertarikan investor.
Sri Mulyani mengatakan, dari sisi birokrasi ada peraturan yang dianggap investor tidak mendukung pelaksanaan infrastruktur. "Kami melalui PPP book terus memperbaiki peraturan yang ada," katanya di Kantor Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa 28 April 2009.
Peraturan ini, katanya, menyesuaikan dengan situasi seperti perubahan UU Kereta Api, dan Pelabuhan. "Kita masih belajar membedakan mana yang masuk peran pemerintah dan swasta," katanya.
Terkait soal mark up, Indonesia memang familiar. "Ini trauma kita di masa lalu," katanya. Tentang mark up ini, akibatnya pemerintah sulit mengegolkan suatu proyek ke private sektor.
Selain itu Sri Mulyani mengatakan adanya prinsip bahwa yang paling baik itu adalah yang paling murah yang sulit dihilangkan dari Indonesia. Banyak insinyur yang meragukan pelaksanaan proyek karena prinsip ini.
Mengungkap Misteri: 4 Zodiak Paling Rumit dalam Astrologi
Dalam dunia astrologi, setiap zodiak memiliki karakteristik uniknya sendiri. Namun, ada beberapa zodiak yang dikenal karena kompleksitasnya yang menarik perhatian.
