VIVAnews - Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2009 tentang tata cara bagi para pejabat negara dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum sudah terbit. Peraturan sebanyak 17 halaman itu mewajibkan menteri yang dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden, harus mundur dari jabatannya.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2009 yang diterima VIVAnews dari Departemen Dalam Negeri, Jumat 13 Februari 2009. Dokumen itu juga mengatur soal cuti bagi presiden dan wakil presiden.
Bagi menteri yang bersangkutan harus menyampaikan surat pengunduran diri kepada presiden paling lambat tujuh hari, sebelum didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Tidak hanya itu, Menteri yang menjadi tim kampanye dan atau pelaksana kampaye pemilu presiden dapat diberikan cuti. Lama cuti satu hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye.
"Jika ada pelaksanaan tugas yang pemerintahan mendesak dan harus segera diselesaikan, presiden dapat memanggil menteri yang sedang melakukan kampanye untuk menyelesaikan tugasnya," tulis peraturan itu. Selain itu, bagi menteri yang sudah mengajukan surat pengunduran diri tidak dapat dicabut kembali. Pemberhentian menteri ditetapkan presiden.
Untuk pelaksanaan cuti presiden dan wakil presiden dilakukan berdasarkan kesepakatan antara presiden dan wakil presiden, sesuai dengan jadwal kampanye pemilu yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.
Jadwal cuti kampanye pemilu presiden dan wakil presiden yang dilakukan presiden dan wakil presiden disampaikan Menteri Negara Sekretaris Negara kepada Komisi Pemilihan Umum, paling lambat tujuh hari sebelum mulai masa kampanye.
Jadwal SIM Keliling Jakarta, Bogor, Bekasi, Bandung Kamis 25 April 2024
Polda Metro Jaya pada hari ini Kamis 25 April 2024 menyediakan mobil SIM Keliling yang tersebar di lima lokasi. Dilansir dari Korlantas Polri mobil pertama ada di wilayah
