VIVAnews - Pengadilan Kamboja, Senin 30 Maret 2009, akan menggelar sidang pengadilan luar biasa pertama untuk mengusut kejahatan kemanusiaan yang dilakukan rezim Khmer Merah 30 tahun lalu. Terdakwa adalah salah seorang pemimpin Khmer Merah, Kaing Guek Eav alias Duch.
Duch akan didakwa melakukan kejahatan melawan kemanusiaan, kejahatan perang, penyiksaan, dan pembunuhan. Dai mengepalai penjara Khmer Merah bernama S-21 atau Tuol Sleng. Sebanyak 16.000 pria, perempuan, dan anak-anak disiksa hingga menemui ajalnya dalam penjara itu.
Empat pemimpin senior Khmer Merah lain akan diadili sepanjang sisa tahun ini. Pemimpin utama Khmer Merah, Pol Pot, tewas pada 1998 tanpa melalui proses peradilan.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) internasional menyambut baik pengadilan ini. Namun mereka mendesak agar pengadilan yang didukung Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ini mengadili lebih banyak lagi pimpinan Khmer Merah.
"Masyarakat Kamboja akan melihat seorang pemimpin besar Khmer Merah diadili untuk pertama kalinya, namun masih banyak lagi yang harus dihukum untuk menunjukkan keadilan bagi para korban," kata peneliti Kamboja dari Amnesty International, Brittis Edman, di Phnom Penh, Minggu (29/3).
Para aktivis menilai pembatasan peradilan kepada lima pemimpin Khmer Merah saja disebabkan calon-calon tersangka lain kin dekat dengan Perdana Menteri Hun Sen. Direktur Asia di kelompol Human Right Watch, Brad Adams mengatakan jumlah terdakwa tidak menunjukkan keadilan.
"Hanya lima orang yang diadili atas kejahatan yang membawa kematian hampir 2 juta orang, ini sangat menggelikan," ujar Adams.
Sementara itu, Duch merupakan satu-satunya terdakwa yang mengaku menyesali perbuatannya. Penasehat hukum Duch, Francois Roux mengatakan Duch mengakui semua yang didakwakan kepadanya.
Roux mengatakan Duch sangat tegang menghadapi persidangannya. "Namun ia juga menanti saat untuk membeberkan versinya atas kejadian 30 tahun lalu setelah dipenjara selama sepuluh tahun," ujar Roux.
Sidang luar biasa ini bertujuan untuk mengadili dan meminta pertanggungjawaban kelompok ultra-komunis itu atas aksinya saat memerintah pada 1975 hingga 1979. Saat itu, sekitar 1,7 juta warga Kamboja tewas akibat eksekusi, kelaparan, jerka paksa, dan kekurangan bantuan medis.
Pengadilan yang digelar atas kerja sama pemerintah Kamboja dan PBB dengan sumber pendanaan berbeda ini dilangsungkan 30 tahun setelah kelompok Khmer Merah digulingkan serangan Vietnam, 13 tahun setelah pengajuan pembentukan pengadilan, dan tiga tahun setelah pengadilan dibentuk. Penundaan pelaksanaan disebabkan skandal korupsi, politik, dan kurangnya biaya.
Kekurangan biaya terus membelit pengadilan ini, dan sebagian besar lembaga donor internasional menolak mengucurkan dana lagi kepada Kamboja setelah merebak kabar korupsi di kalangan pejabat kehakiman.
Namun pada 20 Maret lalu, pemerintah Jepang mengalirkan dana US$ 200.000 untuk membayar gaji 251 pegawai pengadilan Kamboja.
"Ini cukup sampai Maret berakhir," kata juru bicara pengadilan Reach Sambath.(AP)
Produksi Tembakau Sintetis, Remaja di Tangerang Ditangkap Polisi
Petugas menangkap remaja tersebut saat melakukan patroli pengamanan.
