VIVAnews - Pemerintah akan memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang telah melaksanakan program percepatan sanitasi. Itu dimaksudkan agar tujuan mempermudah akses sanitasi kepada separuh masyarakat pada 2015 sesuai tujuan Millenium Development Goals (MDGs) tercapai.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, setiap daerah kota dan kabupaten memerlukan strategi sanitasi kota (SSK) sebagai acuan pelaksanaan program sanitasi di daerah.
Rencana pembangunan sanitasi dalam jangka waktu lima hingga 10 tahun itu merupakan panduan bagi pemangku kebijakan, baik pusat dan daerah maupun investor yang tertarik menanamkan modal, menciptakan sarana sanitasi termasuk air bersih.
"Jadi ada gambaran jelas mengenai wilayah yang bisa dilakukan untuk berperan. Strategi sanitasi perkotaan ini yang akan dibicarakan," kata Djoko pada Konvensi Strategi Sanitasi Kota di Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta, Senin 20 April 2009.
Sampai saat ini, menurut Djoko, baru ada 11 kota yang melaksanakan sistem sanitasi terpusat. Di antaranya Jakarta, Medan, Cirebon, Yogyakarta, Bandung, Denpasar, dan Banjarmasin. Sistem pengolahan terpusat adalah sistem pengolahan limbah besar dari pembuangan perumahan dan dialirkan ke sistem pengolahan yang terpusat.
Tetapi kendalanya hingga saat ini masih belum maksimal dengan cakupan layanan hanya sekitar 2,3 persen dari kapsitas. "Proses penyadaran masyarakat yang membutuhkan waktu lama, pemerintah daerah perlu terlibat di dalamnya," katanya.
Bagi pemerintah yang berhasil menyadarkan masyarakat pentingnya sanitasi akan mendapat insentif dari pemerintah pusat. Djoko mengatakan, sanitasi sangat erat hubungannya dengan penyediaan air bersih.
Sanitasi dan air minum, menurut Djoko, merupakan urusan wajib pemerintah daerah dan tidak mungkin tercapai jika tidak ada peran pemda di dalamnya.
Di lain sisi, masih kurangnya pendanaan bukan menjadi halangan. Bantuan dari lembaga internasional dan negara donor dapat menyuntikkan dana tambahan selain anggaran. Alokasi anggaran sanitasi pada APBN meningkat dari tahun ke tahun tetapi tetap masih belum cukup memenuhi kebutuhan.
Anggaran sanitasi 2009 sebesar Rp 800 miliar dengan kebutuhan sebesar Rp 6 triliun. "Bantuan yang sifatnya donor, pemerintah, dan masyarakat bisa melakukan program sanitasi dengan biaya murah," katanya.
4 Kelakuan Kocak Masyarakat Dubai Saat Banjir Ada yang Main Jetski sampai Berjemur
Akibat banjir tersebut, semua entitas pemerintah dan sekolah, instansi swasta Dubai diinstruksikan untuk bekerja jarak jauh pada Selasa lalu karena kondisi cuaca.
