VIVAnews - Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, membuka kemungkinan bagi publik untuk menggugat secara hukum mantan pejabat yang melegalkan metode interogasi brutal atas tersangka teroris semasa pemerintahan George Walker Bush. Obama juga menyarankan Kongres menginvestigasi kasus itu secara menyeluruh.
Namun, Obama menyerahkan keputusan mengenai proses hukum atas mantan pejabat itu kepada Jaksa Agung Eric Himpton Holder. Presiden pertama non-kulit putih itu hanya memastikan bahwa petugas Badan Intelijen AS, CIA yang melakukan interogasi, tidak akan dituntut karena mereka hanya menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang dilegalkan pada saat itu.
"Masalah ini sangat rumit, namun secara umum, saya pikir kita harus bergerak maju dan bukannya terus mundur. Saya khawatir masalah ini akan dipolitisasi sehingga mengganggu kemampuan kita menjaga keamanan nasional," ujar Obama kepada wartawan di Washington, Selasa 21 April 2009.
Kamis pekan lalu, pemerintahan Obama merilis sejumlah dokumen dari masa pemerintahan Bush berisi metode pemeriksaan tersangka terorisme. Metode itu meliputi pemukulan tahanan dan waterboarding, atau simulasi penenggelaman.
Tiga mantan pejabat hukum yang terancam penuntutan berkaitan masalah ini antara lain mantan pejabat Departemen Kehakiman Jay Bybee, John Yoo, dan Steven Bradbury. Saat ini Bybee menjabat hakim di Pengadilan Banding wilayah IX yang berlokasi di San Fransisko, California. Sementara Yoo mengajar di University of California-Berkeley.
Pengamat hukum dari Universitas Seattle, John Strait, mengatakan tiga mantan pejabat itu dapat menghadapi sejumlah dakwaan. Antara lain konspirasi untuk melakukan kejahatan, termasuk penyiksaan.
"Bybee juga dapat dicopot dari jabatannya," kata Strait.
Investigasi federal terhadap memo-memo itu telah dilakukan Biro Profesi Departemen Kehakiman yang biasa menangani kasus pelangagran kode etik petugas yudikatif. Sementara Komite Hukum di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan mereka akan meneruskan penyelidikan terhadap kebijakan pertahanan Bush yang dilakukan sebuah komisi independen. (AP)
Mensos Risma Berikan Pesan ke Konten Kreator: Tidak Usah Takut untuk Melangkah!
Dalam acara bertajuk YouTube Seribu Kartini Beda Tapi Sama di Jakarta, Jumat,19 April 2024, Menteri Sosial Risma mengemukakan bahwa seorang kreator konten tidak takut.
