VIVAnews - Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan lembaga non-departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Selain itu, setiap operasi intelijen yang sudah selesai digarap selalu dilaporkan kepada Kementerian Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
"Mereka (BIN) melaporkan tugas yang selesai ke Menko Polkam," tegas mantan Deputi V BIN, Muchdi Purwopranjono, dalam keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 18 November 2008.
Dalam sidang sebelumnya, Kamis, 6 November 2008, saksi mantan agen madya BIN Budi Santoso menyebutkan, pembunuhan Munir merupakan bagian dari operasi intelijen. Keterangan Budi Santoso itu dibacakan jaksa berdasarkan pemeriksaan pada tanggal 27 Maret 2008.
Selain mempertanyakan tanggungjawab operasi intelijen, majelis hakim yang dipimpin M Suharto juga memberondong Muchdi soal definisi lembaga Badan Intelijen. Menurut Muchdi, BIN itu lembaga negara di luar departemen bertugas dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
Apakah bersinggungan dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan? "Semua bersinggungan, karena semuanya masuk ke dalam sistem keamanan negara," jelas mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Kopassus ini.
Sedianya, agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan dua saksi yang meringankan Muchdi. Mendadak, dua saksi itu tidak dapat hadir dalam persidangan. Akhirnya, agenda persidangan diganti menjadi pemeriksaan terdakwa.
Penyewaan Kendaraan Listrik Laris Manis, Laba Bersih TBS Energi Utama 2023 Naik 77,8 Persen
Emiten energi PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengumumkan, laba bersih perseroan tercatat sebesar US$20,8 juta pada 2023.
