VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mendapatkan kritik tajam seputar proses tender pengadaan logistik pemilu 2009. Komisi dinilai gegabah dalam mengelola keuangan negara dalam hal pengadaan logistik untuk pemilu 2009
Kritikan itu disampaikan Koordinator Politik Anggaran, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Arif Nur Alam, di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 21 November 2008.
Fitra menilai, Komisi gegabah mengelola keuangan negara. Dia mencontohkan, tiba-tiba saja terjadi proses tender logistik. Padahal, Komisi belum melakukan audit asset pemilu 2004 dan pilkada. "Mestinya, kan masih ada logistik yang bisa digunakan. Sehingga potensi pemborosan bisa dicegah," kritik Arif.
Kasus disparitas harga kotak suara dan bilik di Papua, dinilai sebagai contoh nyata ketidakcermatan itu. Alasannya, kata Arif, Komisi memiliki anggaran survei, pengukuran dan pemetaan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sangat besar, yakni, Rp 84,01 miliar. "Kalau KPU bekerja serius, disparitas itu bisa diantisipasi dengan menentukan harga yang sesuai kondisi daerah," tutur dia.
Selain itu, Arif juga mempertanyakan ketiadaan anggaran distribusi logistik dari Komisi tingkat Kabupaten/Kota ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Padahal, Komisi memiliki anggaran sebesar 1,075 triliun untuk pengepakan, pengiriman, pengangkutan yang bersumber dari APBN.
Namun, Komisi justru mempertanyakan bantuan distribusi dari APBD. Komisi berargumen dengan pasal 121 UU 22/2007, bahwa pemerintah bisa memfasilitasi. "Berdasarkan ketentuan pasal 114 (2) UU 22/2007, seluruh biaya pemilu dari APBN. Pasal 121 itu hanya berlaku untuk kondisi darurat," kata Arif.
Anggota Komisi dua DPR dari FPKS Jazuli Juwaini mengamini hal tersebut. Menurut dia, ketentuan undang-undang bahwa biaya pemilu hanya bersumber dari APBN bertujuan menjadikan Komisi independen dan netral. "Selama ini kan KPU itu tergantung pemerintah, terutama di daerah," jelas dia.
Jazuli berharap Komisi menyadari hal tersebut. "Yang paling bagus, kesadaran itu berasal dari dalam." Jika Komisi bisa mandiri dan netral, kedepan kualitas sekretariat Komisi bakal terangkat. "Bahkan bisa menjadi lembaga karir. Pegawai KPU daerah bisa promosi ke tingkat di atasnya," harap dia.
Pemain Chelsea Rebutan Penalti, Mauricio Pochettino: Ini Seperti Anak Kecil Memalukan
Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino mengkritik sejumlah pemainnya usai rebutan penalti saat menghadapi Everton.
